Selain Kedelai, Perajin Tempe-Tahu Masih Dibebani Harga Minyak dan Plastik

Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menyebut subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram (kg) yang diberikan pemerintah telah membantu perajin tahu dan tempe bertahan di tengah tekanan ekonomi dan fluktuasi harga bahan baku.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo, mengatakan bantuan tersebut menjadi penopang penting bagi pelaku usaha tahu dan tempe yang selama ini masih bergantung pada pasokan kedelai impor.

"Subsidi pemerintah berupa potongan harga Rp 2.000 per kilogram sangat membantu perajin tempe dan tahu di tengah situasi ekonomi saat ini,” kata Wibowo kepada Liputan6.com, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, meski kebutuhan kedelai nasional masih didominasi impor, pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan benih unggul dan perluasan penanaman yang melibatkan Kementerian Pertanian serta dukungan berbagai pihak. Wibowo optimistis langkah tersebut dapat memperkuat pasokan kedelai lokal pada masa mendatang.

"Saat ini pemerintah sedang mengoptimalkan produksi benih dan budidaya kedelai lokal. Kami di Gakoptindo yakin pemerintah bisa meningkatkan produksi dalam negeri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, harga kedelai saat ini masih berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), sehingga belum memberikan tekanan yang terlalu besar kepada perajin. Namun, biaya produksi tidak hanya ditentukan oleh harga kedelai.

Menurut Wibowo, sejumlah komponen lain yakni harga minyak goreng, bahan kemasan plastik, serta melemahnya daya beli masyarakat turut memengaruhi kondisi usaha para perajin.

"Harga kedelai memang masih di bawah HAP, tetapi ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan biaya produksi dan penjualan, seperti minyak, plastik, serta daya beli masyarakat yang saat ini belum sepenuhnya pulih,” kata dia.

Meski demikian, Gakoptindo mengingatkan, kenaikan harga kedelai impor tetap berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Faktor geopolitik global dan dinamika perdagangan internasional dinilai menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

"Kenaikan harga kedelai impor sangat mungkin terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi geopolitik dunia,” ujar Wibowo.

Karena itu, ia menilai kebijakan subsidi kedelai yang saat ini diberikan pemerintah menjadi bantalan penting bagi pelaku usaha tahu dan tempe. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, bantuan tersebut dinilai mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menahan kenaikan harga produk di tingkat konsumen. “Alhamdulillah, subsidi kedelai dari pemerintah sangat membantu pengrajin dalam menghadapi situasi saat ini,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah meningkatkan biaya impor kedelai. Untuk menjaga stabilitas harga bahan baku tahu dan tempe, pemerintah menyiapkan subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram (kg).

Zulkifli mengatakan kedelai impor masih mendominasi pasokan bahan baku industri tahu dan tempe nasional. Karena itu, penguatan dolar AS memberikan dampak langsung terhadap harga kedelai di dalam negeri.

"Tadi kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir 100 persen impor itu, tentu akan terkait harganya, mungkin tidak naik tapi ukurannya kurang," kata Zulkifli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah memutuskan memberikan subsidi sebesar Rp 2.000 per kg untuk tahap pertama sebanyak 250 ribu ton kedelai. Program tersebut nantinya akan dijalankan melalui Perum Bulog.

"Tadi kita putuskan, disubsidi Rp 2.000 per kilogram, pemerintah menyediakan, untuk 250.000 ton pertama, melalui Bulog. Ya kan dolar kan (naik dari) Rp 16.500 jadi Rp 18.000, sebetulnya tidak sampai Rp 2.000, tapi kita tadi kasih Rp 2.000 per kilo, untuk 250.000 ton pertama, nanti Bulog ya akan (menjelaskan) teknisnya seperti apa," beber dia.

Menurut Zulkifli, hasil rapat koordinasi tersebut akan diteruskan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk ditindaklanjuti.

"Kita putuskan di sini, nanti akan diusulkan, nanti yang teknis selanjutnya tentu Menteri Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, kami akan buat surat ke sana, tapi ini sudah lapor ke Bapak Presiden," ujarnya.