BRIN Pastikan Aktivitas Anak Krakatau Tak Picu Tsunami

Liputan6.com, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak memicu anomali gelombang yang berpotensi menimbulkan tsunami di Selat Sunda. Hasil pemantauan selama 24 jam menunjukkan tidak ada perubahan muka air laut yang mengindikasikan tsunami.

"Hasil monitoring 24 jam, tidak ada tsunami ya dipastikan Bapak, Ibu. Jadi kalau ada informasi gelombang surut, gelombang tinggi itu dipastikan hoaks," kata Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Semeidi Husrin, dikutip dari Antara, Senin (14/9/2026).

Semeidi mengatakan, pemantauan dilakukan secara intensif menggunakan perangkat Inexpensive Device for Sea Level Measurement (IDSL) atau Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut (PUMMA) yang terpasang di kawasan Pulau Rakata.

Perangkat tersebut merupakan alat pendeteksi tsunami berbasis anomali muka air laut dengan sistem transmisi cepat. IDSL-PUMMA juga telah terintegrasi langsung dengan jaringan sistem peringatan dini tsunami milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski hasil pemantauan tidak menunjukkan adanya ancaman tsunami, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau sempat memengaruhi operasional perangkat tersebut. Material vulkanik dari erupsi pada awal September menutupi panel surya sehingga proses pengisian daya pada siang hari tidak maksimal.

Akibatnya, suplai baterai IDSL-PUMMA sempat mengalami penurunan. Namun, kondisi tersebut tidak memengaruhi hasil pemantauan yang menunjukkan tidak adanya anomali muka air laut akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

BRIN kini mendorong penguatan sistem pemantauan dengan menambah jumlah perangkat IDSL-PUMMA di sekitar kawasan Anak Krakatau. Semeidi menyebut setidaknya diperlukan enam unit yang ditempatkan di pulau-pulau yang mengelilingi kawasan tersebut.

"Oleh karena itu, diperlukan jumlah unit tambahan IDSL-PUMMA yang memadai. Jadi setidaknya diperlukan enam unit di sana ya (Pulau Rakata), di setiap pulau yang mengelilingi," ujarnya.

Selain menambah sensor muka air laut di Pulau Sertung, Pulau Panjang, dan Pulau Rakata, BRIN juga memprioritaskan perbaikan kamera CCTV untuk mendukung validasi visual kondisi di lapangan.

Penambahan perangkat pemantauan, perbaikan infrastruktur, dan pemeliharaan alat secara berkala diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di wilayah pesisir Banten dan Lampung.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengecek kesiapsiagaan tsunami di sejumlah wilayah pesisir Banten di tengah potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pengecekan dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan mengacu pada indikator standar Tsunami Ready.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB telah melakukan penugasan sejak 6 September 2026. Tim berkoordinasi dengan pemerintah daerah, memantau kondisi wilayah terdampak, sekaligus memberikan asistensi kesiapsiagaan.

Menurut Berton, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah dan masyarakat di kawasan pesisir siap menghadapi potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk bahaya tsunami. Pengecekan juga menyasar wilayah vital dan permukiman yang pernah terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018.

"Penilaian kesiapsiagaan dilakukan di kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya di Pandeglang, serta beberapa desa pesisir di Serang dan Cilegon, untuk memastikan berfungsinya sarana peringatan dini," kata Berton, Kamis (10/9/2026).

Di Kabupaten Pandeglang, tim BNPB mencatat menara sirene peringatan dini di Kecamatan Sumur dan Panimbang dalam kondisi siap operasi. Jalur evakuasi juga terpasang dengan baik dan simulasi bencana rutin digelar.

Meski demikian, alat Warning Receiver System (WRS) Gen di Tanjung Lesung masih dalam proses perbaikan.

Sementara di Kabupaten Serang, pemeriksaan dilakukan di Desa Salira, Karang Suraga, dan Desa Anyar. BNPB mencatat Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan pantai aktif menjalankan perannya, didukung menara sirene serta peta evakuasi menuju titik aman yang berfungsi normal.

Untuk Kota Cilegon, peninjauan dilakukan di Kelurahan Kubangsari. BNPB memastikan terdapat standar operasional prosedur (SOP) peringatan dini, fasilitator kelurahan aktif menyebarkan informasi, serta sirene tsunami di area kantor kelurahan berfungsi dengan baik.

Berton mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah dan komunitas relawan dalam menjaga kesiapan infrastruktur peringatan dan pemantauan bencana. Menurut dia, kesiapan tersebut penting untuk mendukung keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Gunung Anak Krakatau kembali erupsi sejak pekan lalu. Aktivitas vulkaniknya secara berkala mengeluarkan abu, lava, dan material pijar.

Gunung Anak Krakatau memiliki sejarah panjang dengan bencana tsunami di Selat Sunda. Salah satu yang paling dikenang terjadi pada 22 Desember 2018, ketika erupsi Anak Krakatau memicu longsoran lereng gunung ke laut dan kemudian menimbulkan tsunami di pesisir Banten dan Lampung.

Tsunami 2018 berbeda dengan tsunami yang umumnya dipicu gempa bumi. BMKG menyebut tsunami tersebut merupakan tsunami nontektonik yang terjadi akibat longsoran lereng Gunung Anak Krakatau ke laut setelah erupsi.

Sebelumnya, kawasan Selat Sunda juga pernah mengalami tsunami dahsyat akibat letusan Krakatau pada 1883. Catatan BMKG menyebut letusan tersebut memicu tsunami dengan ketinggian yang diperkirakan mencapai 30 hingga 40 meter di sejumlah wilayah. Sejarah tersebut menjadi alasan kesiapsiagaan masyarakat pesisir Banten terus diperkuat.