Respons Bahlil Soal Fahd Arafiq Jadi Tersangka Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bungkam saat ditanya mengenai kadernya, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahlil tak menjawab pertanyaan awak media mengenai Fahd Arafiq. Ia beralasan harus kembali mengikuti rapat sehingga tak dapat memberikan tanggapan.

"Aku ada rapat lagi ya. Dinda mohon maaf,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Bahlil juga enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus politikus Partai Golkar, Nusron Wahid.

Nama Nusron turut disebut dalam perkara dugaan suap terkait pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK telah menetapkan empat orang yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Mohon maaf ya, saya rapat lagi ya," ucapnya.

Nama Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq kembali muncul dalam perkara korupsi. Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan HGB PT Summarecon serta penerimaan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penetapan tersangka tersebut menambah catatan perkara hukum yang pernah menjerat Fahd. Sebelumnya, ia telah dua kali tersandung kasus korupsi dan menjalani hukuman pidana, masing-masing terkait suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada 2011 serta korupsi pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kementerian Agama pada 2017.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut perkara terbaru membuat catatan hukum Fahd menjadi yang ketiga.

"Jadi untuk saudara F, memang sudah betul tadi disampaikan sudah tiga kali," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9/2026).

Taufik mengatakan riwayat tersebut membuat Fahd masuk kategori residivis. Status itu menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemidanaan apabila perkara berlanjut hingga tahap penuntutan.

"Jadi dalam konsep pidana ini istilahnya sudah residivis begitu ya. Tentunya sudah betul tadi ada pemberatan," tambahnya.