Dugaan Kasus Beras Fortifikasi Abal-Abal, Bakom Minta Pelaku Diumumkan ke Publik

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mendorong agar dugaan kecurangan peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

Langkah tersebut dinilai krusial demi melindungi konsumen dari kerugian ekonomi sekaligus menjaga kepastian pangan nasional.

Dorongan tegas ini dilayangkan usai Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan temuan 25 merek beras fortifikasi yang terbukti tidak sesuai dengan standar laboratorium.

"Kami juga mendorong sekiranya memang masih dalam koridor hukum dalam kerangka untuk menjaga kemaslahatan masyarakat kita agar jangan menjadi korban lebih lanjut. Agar yang terduga itu sekiranya memang tidak melanggar hukum sesuai dengan aturan untuk ditampilkan saja kepada masyarakat," ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (15/9/2026).

Qodari menegaskan, pihak-pihak yang terbukti melakukan manipulasi kualitas beras wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

"Jangan sampai kemudian produk yang disampaikan, dijanjikan berisi vitamin-vitamin sebagai bentuk fortifikasi, tetapi kemudian ternyata tidak ada vitaminnya," tegas Qodari.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting perlindungan konsumen. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui identitas produk bermasalah agar tak dirugikan secara ekonomi maupun kesehatan.

"Dan tentunya yang kedua, dalam kerangka melindungi daya beli masyarakat, jangan sampai beras yang (seharusnya) harganya Rp 13.000 per kg, Rp 14.000 per kg, tapi kemudian harganya menjadi Rp 57.000 per kg. Ini kan namanya celaka dua kali. Sudah membeli produk yang palsu, kemudian harganya mahal, manfaatnya tidak sampai atau tidak diperoleh," jelasnya.

Menanggapi temuan ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kesiapannya untuk membuka penyidikan tindak pidana korupsi jika dalam proses penegakan hukum ditemukan indikasi penyelewengan anggaran atau fasilitas negara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menegaskan bahwa Kejagung akan berkolaborasi penuh dengan Satgas Pangan dan Kepolisian agar kasus ini tidak berhenti pada penanganan sanksi administratif belaka.

"Pada prinsipnya, kami dari Kejaksaan mendukung penuh dan siap berkolaborasi untuk ikut mengamankan dan mempercepat proses penegakan hukum. Kasus ini harus segera dituntaskan mengingat potensi kerugian masyarakat dalam scope yang luas," kata Kuntadi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengurai 25 merek beras yang dilabeli sebagai beras fortifikasi bergizi namun gagal uji laboratorium di empat lembaga uji kredibel.

Ke-25 merek tersebut mencakup Idola Fortifikasi, Idola High Quality Whole Grain Rice, Idola Long Grain Rice, Ikan Mas Cupang, AAA Wijaya Kusuma, Cantik Manis, Penari Bangkok, Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crystal, HOK-1 Gohan, Maknyuss Pulen Gizi, Anak Raja Fortifikasi, Anak Raja Nusantara, Top Anak Raja, PMS Induk Ayam, Sumo, Rasvit, FS Nutri Rice, Pelikan, Rice Rojolele, Super Kepala Beras Premium 111, 111 Golden Number, Putri Koki, dan Wellfarm Beras Diabet.

Amran membeberkan bahwa para produsen diduga memoles beras kualitas biasa menjadi beras fortifikasi untuk melipatgandakan harga jual secara drastis.

"Harusnya harganya Rp 13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp 57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar, itu penipuan mencapai Rp 22.000 per kilogram," beber Amran.

Kementan mencatat salah satu kenaikan paling ekstrem terjadi pada merek berinisial WFO yang dijual seharga Rp 57.600 per kg dari harga wajar Rp 13.500 per kg, menciptakan selisih dugaan penipuan hingga Rp 44.100 per kg.

Secara akumulatif, rata-rata harga jual beras bermasalah ini mencapai Rp 23.385 per kg dengan angka marjin penipuan rata-rata Rp 9.695 per kg.

"Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil, menyusui, penderita stunting, dan masyarakat kurang mampu. Jadi tujuan kita tidak tercapai, kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada beras premium dan medium," pungkas Amran.