Qodari Bicara Target Kepuasan Publik hingga Perang Melawan Hoaks

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkapkan optimismenya untuk meningkatkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pencapaian target kepuasan publik sebesar 70 hingga 80 persen harus ditopang program pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat serta strategi komunikasi yang lebih efektif.

"Kalau bicara program kan bagus-bagus. Tekad Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat sudah sangat jelas," ujar Qodari usai menghadiri Forum Koordinasi 'Optimalisasi Peran Humas K/L dan Pemda dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi' di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Meski demikian, Qodari mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia memastikan berbagai persoalan tersebut terus dibenahi secara berkelanjutan.

"Memang ada beberapa program punya problem teknokrasi, tapi itu sekarang sedang diperbaiki," kata Qodari.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini dipimpin Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Qodari mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan BGN, termasuk penindakan terhadap satuan pelayanan yang dinilai tidak memenuhi standar.

"Contoh paling nyata soal MBG, bagaimana sekarang ada banyak perbaikan yang dilakukan oleh Pak Daryono sebagai kepala BGN yang baru. Beliau sangat tegas, ada SPPG yang ditutup, ada kepala SPPG yang disanksi, banyak sekali program-programnya, termasuk juga membuat program agar menu-menu MBG bisa dipantau oleh masyarakat," papar dia.

Qodari menilai keberhasilan program pemerintah tidak cukup untuk meningkatkan kepuasan publik. Menurutnya, capaian tersebut perlu dikomunikasikan secara lebih intensif, maksimal, dan proaktif agar masyarakat memahami program serta hasil yang telah dicapai pemerintah.

"PR berikutnya adalah komunikasi. Jadi memang komunikasi kita harus lebih intensif, maksimal, dan proaktif. Dan ini melibatkan koordinasi internal Bakom sendiri, kemudian dengan K/L, hari ini dengan Pemda-Pemda. Intinya kita akan lebih proaktif dan intensif lagi," pungkas Qodari.

Sejalan dengan upaya memperkuat komunikasi publik, Bakom juga berkomitmen memerangi disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK. Qodari mengatakan lembaganya akan memberikan penjelasan dan klarifikasi ketika terdapat informasi yang dinilai menyesatkan masyarakat.

"Sampai sekarang ini kita memberikan penjelasan kalau memang ada DFK ya kita jelaskan, kita klarifikasi. Kalau urusan teknis dengan platform, wilayahnya ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bukan di Bakom," ujar Qodari.

Dalam penanganan DFK, Qodari mengusulkan adanya mekanisme untuk mengurangi akun anonim di media sosial. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi salah satu cara menekan penyebaran hoaks secara sistematis.

"Kita pikirkan mekanisme yang secara komprehensif bisa menurunkan jumlah hoaks. Kalau saya lihat, hoaks itu biasanya keluar dari akun-akun anonim," ucap dia.

"Jadi cara menurunkannya adalah dengan mengurangi akun anonim. Agar tidak anonim, maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya ada dasarnya, misalnya nomor HP atau KTP. Sama dengan sekarang kan nomor HP kita ada alas identitasnya," sambung Qodari.

Menurut Qodari, gagasan tersebut memiliki kemiripan dengan kebijakan registrasi kartu SIM yang menggunakan identitas pemilik untuk meminimalisasi tindak pidana di ruang digital, termasuk penipuan investasi dan penipuan berkedok asmara atau love scam.

"Jadi intinya saya percaya bahwa kalau anonimitas itu buat tidak anonim, maka kemudian hoaks itu akan berkurang. Tapi bagaimana mekanismenya nanti kita pikirkan dan pertimbangkan. Intinya DFK adalah musuh kita bersama," tegas Qodari.

Qodari menegaskan pemerintah tidak memosisikan media sebagai lawan dalam menghadapi disinformasi. Menurutnya, pers dan media sosial merupakan mitra dalam menyampaikan informasi, sedangkan informasi yang mengandung fitnah dan tidak berdasarkan fakta perlu ditangani.

"Pers itu kawan, media sosial itu kawan, tapi DFK pasti lawan, pasti musuh karena sesuai namanya dia fitnah, tidak sesuai fakta, dia tidak punya peristiwa. Saya kira kita semua setuju tinggal cari mekanismenya untuk bisa mengatasi secara sistematis dan konkrit," tambahnya.

Untuk memperkuat koordinasi komunikasi publik, Qodari mengajak kementerian dan lembaga (K/L) berkoordinasi dengan Bakom sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, koordinasi tersebut dapat membantu pengelolaan konten agar lebih optimal sekaligus memudahkan media dalam mengolah informasi.

"Kita berharap, komunikasi dengan teman-teman K/L sebisa mungkin kalau ada rilis itu komunikasi dengan Bakom. Supaya satu kita tahu ada rilis, yang kedua supaya nanti kontennya bisa kita bantu juga untuk ditata secara optimal supaya sesuai dengan kebutuhan teman-teman di media," tutup Qodari.