Prabowo Menjawab Kritik

Liputan6.com, Jakarta - Kritik datang dari berbagai arah kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari jumlah kabinet yang disebut terlalu gemuk, frekuensi kunjungan ke luar negeri, hingga besarnya anggaran untuk sejumlah program prioritas pemerintah.

Prabowo tidak menutup diri terhadap berbagai kritik tersebut. Ia mengatakan kritik tetap diperlukan dalam pemerintahan, tetapi harus dilihat berdasarkan fakta dan kondisi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya menyambut kritik. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah yang saya pimpin dan menimbangnya berdasarkan fakta, serta realitas yang dihadapi rakyat biasa,” kata Prabowo dalam pernyataannya kepada Majalah The Economist, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jumat, 12 Juni 2026.

Bagi Prabowo, kritik merupakan bagian dari demokrasi. Ia menegaskan Indonesia tetap akan menjadi negara demokrasi dan pemerintahan yang dipimpinnya tidak boleh lepas dari kehendak rakyat.

Namun, menurut dia, demokrasi juga harus menghasilkan stabilitas. Kondisi tersebut dinilai penting bagi Indonesia yang sedang berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan melakukan transformasi di berbagai sektor.

“Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, dan kemajuan, bukan kelumpuhan,” ujarnya.

Pandangan mengenai pentingnya stabilitas itu kemudian muncul ketika Prabowo menjelaskan soal komposisi Kabinet Merah Putih yang sempat dikritik terlalu besar.

Prabowo membandingkan jumlah anggota kabinet Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, Timor Leste memiliki jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa, tetapi memiliki 28 anggota kabinet.

Sementara Indonesia memiliki hampir 300 juta penduduk dan wilayah yang sangat luas. Kondisi tersebut, kata Prabowo, membuat pemerintah membutuhkan kerja sama dengan banyak kekuatan politik.

“Kita besar sekali. Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi,” kata Prabowo saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Menurut Prabowo, koalisi dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia menilai pemerintahan yang stabil akan lebih mampu menjalankan program dan mengambil keputusan dalam jangka panjang.

Ia kemudian menyinggung kondisi sejumlah negara lain yang meski memiliki sistem politik berbeda, tetap menghadapi persoalan pergantian pemerintahan yang cepat.

“Bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan,” ujarnya.

Dikritik Sering ke Luar Negeri

Soal lain yang juga pernah disorot adalah aktivitas Prabowo melakukan kunjungan ke berbagai negara.

Prabowo mengaku heran karena kunjungan luar negeri yang dilakukan seorang presiden bisa menjadi bahan kritik. Ia membandingkannya dengan kritik yang pernah diarahkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Prabowo, Jokowi pernah dikritik karena dinilai jarang melakukan kunjungan luar negeri dan dianggap kurang memperhatikan politik luar negeri. Sementara ketika dirinya cukup sering bepergian ke luar negeri, kritik kembali muncul dengan alasan berbeda.

“Saya sering ke luar negeri, 'Prabowo sering ke luar negeri'. Aneh, sebenarnya tidak ada masalah gitu, benar enggak,” kata Prabowo dalam pembukaan Munas ke-XVIII HIPMI di Lampung, Rabu (10/6/2026).

Bagi Prabowo, kunjungan ke luar negeri merupakan bagian dari upaya Indonesia menghadapi situasi geopolitik yang menurutnya semakin tidak menentu.

Ia menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak ingin terikat dengan pakta militer negara tertentu.

“Politik luar negeri Indonesia adalah politik non aligned, politik non-blok kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan, kita tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapapun,” tuturnya.

Prabowo mengatakan Indonesia harus bisa menjaga hubungan dengan berbagai negara sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional.

“1.000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh,” imbuhnya.

Kritik lainnya menyasar besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga pembangunan perumahan rakyat.

Prabowo menilai penggunaan anggaran tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai besarnya uang yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, yang lebih penting adalah ke mana uang tersebut mengalir dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Salah apa, kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontorkan uang kepada rakyatnya sendiri?” ujar Prabowo dalam acara groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Ia mengatakan pemerintah melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk membiayai sejumlah program tersebut. Prabowo juga mengklaim langkah itu dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran akibat praktik korupsi.

Menurut dia, anggaran negara seharusnya dapat kembali berputar di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan program yang dijalankan tidak sekadar menjadi belanja pemerintah, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah memastikan hasil produksi petani dan nelayan memiliki pasar di dalam negeri.

“Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar, off take,” ujarnya.

Prabowo berharap kebijakan tersebut dapat mengubah pola perputaran ekonomi nasional. Kekayaan yang selama ini dinilai lebih banyak mengalir ke luar negeri diharapkan dapat kembali berputar di dalam negeri.

“Jadi tadi itu adalah untuk mengembalikan arus kekayaan yang keluar negeri, kita balikkan,” katanya.

Berbagai kritik tersebut pada akhirnya membawa Prabowo pada satu hal yang menurutnya lebih penting, yakni hasil.

Ia menyadari pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan berjalan tanpa kekurangan. Namun, ia menilai Indonesia tidak bisa hanya mempertahankan pola lama jika ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun berada di kisaran 5 persen. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

Karena itu, pemerintah mendorong sejumlah program transformasi, mulai dari MBG, Sekolah Rakyat, hilirisasi industri hingga pembentukan Danantara.

“Perjalanan Indonesia tidak sempurna dan tidak akan sempurna,” kata Prabowo.

Ia menegaskan kritik akan tetap menjadi bagian dari perjalanan pemerintahannya. Namun, ia ingin kebijakan pemerintah pada akhirnya dinilai dari dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

“Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil nyata yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun,” tegasnya.