Poltracking: 51,9 Persen Publik Nilai Kabinet Perlu Direshuffle

Liputan6.com, Jakarta - Mayoritas publik menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan hal tersebut merujuk hasil survei nasional Poltracking Indonesia yang menunjukkan 51,9 persen responden menilai reshuffle kabinet perlu dilakukan.

“Publik Indonesia, masyarakat Indonesia mayoritas 51,9 persen menyatakan menilai perlu diadakan reshuffle kabinet, hanya 27 yang mengatakan tidak perlu, 27,9 persen. Jadi publik menginginkan perlu ada reshuffle kabinet ke depan,” kata Hanta dalam pemaparan hasil survei Poltracking Indonesia secara daring, Senin (31/8/2026).

Poltracking kemudian menggali bidang yang dinilai paling penting menjadi fokus reshuffle. Hasilnya, sektor ekonomi menempati posisi teratas dengan 30,8 persen, disusul bidang hukum sebesar 22 persen.

Menurut Hanta, dorongan reshuffle terutama berkaitan dengan penilaian publik terhadap kinerja para menteri yang dianggap belum memuaskan. Temuan ini muncul di tengah turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

“Ini alasan untuk di-reshuffle, kita tanyakan apa alasannya karena publik menilai perlu reshuffle, karena alasan paling tinggi kinerja kurang memuaskan. Jadi ada faktor di mana kinerja menteri kurang memuaskan,” ungkap Hanta.

Dalam survei yang sama, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan tercatat 47 persen. Angka tersebut turun dibandingkan survei sebelumnya, yakni 67 persen pada Mei 2026 dan 49 persen pada Juli 2026.

Hanta menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan kabinet menerjemahkan visi dan program prioritas Presiden ke dalam pelaksanaan di lapangan.

“Artinya, perlu pandangan publik perlu ada reshuffle kabinet, angkanya cukup tinggi. Dan bidang apanya saja? Ekonomi dan hukum yang terutama. Alasan kenapa harus di-reshuffle karena soal kinerja dari basis survei yang kami potret ini,” katanya.

Sektor ekonomi menjadi perhatian utama publik dalam evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya 41,8 persen. Sementara kepuasan terhadap bidang hukum dan pemberantasan korupsi berada di angka 48,3 persen.

Persoalan ekonomi juga tercermin dari persepsi masyarakat terhadap kondisi rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka dalam setahun terakhir meningkat. Sebanyak 55,6 persen menilai harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.

Adapun survei nasional Poltracking Indonesia dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengambilan sampel mencakup 38 provinsi secara proporsional berdasarkan data DPT 2024, dengan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin pemilih.