Survei Poltracking: Ekonomi Jadi PR Terberat Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Survei nasional Poltracking Indonesia mencatat bidang ekonomi menjadi sektor dengan tingkat kepuasan terendah dalam evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya 41,8 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut menjadi yang terendah ketimbang bidang lain, seperti bidang hukum dan pemberantasan korupsi tercatat 48,3 persen, sedangkan bidang politik dan stabilitas nasional sebesar 51,9 persen.

“Jadi tiga bidang ini adalah PR penting untuk diantisipasi, untuk diperbaiki performa pemerintah. Terutama di bidang ekonomi, dilanjutkan hukum dan pemberantasan korupsi, dan terakhir adalah politik dan stabilitas nasional,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam konferensi pers daring, Senin (31/8/2026).

Hanta mengatakan penilaian rendah terhadap bidang ekonomi tidak terlepas dari kondisi yang dirasakan masyarakat di tingkat rumah tangga. Dalam survei tersebut, sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka dalam setahun terakhir meningkat.

Di sisi lain, hanya 58 persen responden yang menilai penghasilan rumah tangga mereka membaik dalam setahun terakhir. Sementara 57 persen menyatakan kondisi keuangan keluarga mereka lebih baik.

“Data ini menunjukkan bahwa ada situasi ekonomi daya beli masyarakat yang sedang turun karena bisa jadi faktor penghasilan tidak meningkat tetapi harga kebutuhan pokok justru meningkat sehingga daya beli masyarakat relatif mengalami penurunan. Itu catatan di situasi ekonomi,” jelas Hanta.

Selain itu, kata Hanta, tekanan terhadap daya beli juga terlihat dari penilaian masyarakat mengenai harga kebutuhan pokok. Sebanyak 55,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.

Bahkan, Hanta melanjutkan, persoalan harga kebutuhan pokok menjadi masalah paling utama yang dirasakan publik. Sebanyak 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling pokok yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

Menurut Hanta, persoalan ekonomi juga tercermin dari rendahnya penilaian publik terhadap keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menurunkan angka pengangguran.

“Lagi-lagi isu ekonomi paling determinan, paling kuat dalam persepsi yang kami rekam dalam persepsi publik yaitu persoalan menurunnya angka pengangguran atau belum terselesaikannya isu mengatasi pengangguran dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok,” kata Hanta.

Menurut Hanta, rendahnya kepuasan di bidang ekonomi turut beriringan dengan penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

“Dalam survei Agustus 2026, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen, turun dari 58 persen pada Juli 2026,” ucap Hanta.

Sementara itu, secara tren tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga turun dari 78 persen pada Oktober 2025, menjadi 74 persen pada Maret 2026, 72 persen pada Mei, 58 persen pada Juli, dan 55,1 persen pada Agustus 2026.