Aturan Berubah, OJK Perluas Unit Karbon yang Bisa Diperdagangkan

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru terkait perdagangan karbon melalui Bursa Karbon. Regulasi tersebut memperluas cakupan unit karbon yang dapat diperdagangkan, membuka perdagangan unit karbon dari luar negeri, serta memperkuat ketentuan pelaporan dan perlindungan konsumen.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendukung agenda pemerintah dalam pengembangan nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

"POJK Nomor 10 Tahun 2026 telah diundangkan pada Senin 6 Juli 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal tersebut," jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2026).

Penerbitan aturan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan OJK untuk mendukung langkah strategis pemerintah dalam penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon sekaligus memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Regulasi tersebut juga diterbitkan sejalan dengan berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengubah sejumlah ketentuan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Perubahan kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penyesuaian aturan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon.

Salah satu ketentuan utama dalam POJK Nomor 10 Tahun 2026 mengatur bahwa unit karbon yang diperdagangkan melalui penyelenggara Bursa Karbon wajib tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Sistem tersebut akan menggantikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang sebelumnya digunakan untuk mencatat dan mengelola unit karbon.

Selain itu, OJK memperluas cakupan unit karbon yang dapat diperdagangkan melalui Bursa Karbon. Regulasi terbaru juga mengatur perdagangan unit karbon yang berasal dari luar negeri dan tidak tercatat dalam SRUK.

Aturan baru tersebut diharapkan dapat memperluas aktivitas perdagangan karbon sekaligus mendukung pengembangan ekosistem pasar karbon nasional.

POJK Nomor 10 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban penyelenggara Bursa Karbon untuk menyampaikan laporan tertentu kepada kementerian terkait.

Di sisi lain, prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan juga diberlakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan karbon melalui Bursa Karbon.

Ketentuan tersebut mengacu pada peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola serta memberikan kepastian bagi para pelaku yang bertransaksi dalam ekosistem perdagangan karbon.

Selama SRUK belum mulai beroperasi, OJK memberikan masa transisi untuk memfasilitasi perdagangan unit karbon yang telah tercatat dalam sistem elektronik berbasis kementerian terkait.

Masa transisi tersebut berlaku paling lama tiga bulan setelah POJK Nomor 10 Tahun 2026 diundangkan. Dengan demikian, proses perdagangan unit karbon tetap dapat berlangsung selama pemerintah menyiapkan pengoperasian sistem registri baru.