Imbas Harga Naik, Pengguna Pertamax Mulai Serbu BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamina Dex beberapa waktu lalu mulai memicu pergeseran pola konsumsi bahan bakar di Jawa Timur. PT Pertamina Patra Niaga mencatat, ada sekitar 7 hingga 10 persen konsumen yang kini beralih dari BBM non-subsidi jenis Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengungkapkan bahwa tren migrasi konsumsi ini paling banyak ditemukan di area urban.

"Secara rata-rata di wilayah Jawa Timur terdapat peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite sekitar 7–10 persen," ujar Ahad dalam temu media di Surabaya, dikutip dari Antara, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, wilayah perkotaan dengan karakteristik lalu lintas yang padat menjadi penyumbang terbesar pergeseran pasar tersebut.

Meski terjadi lonjakan permintaan pada instrumen BBM bersubsidi, Pertamina memastikan pasokan di lapangan tetap terkendali. Pihak perusahaan telah menyiapkan berbagai proyeksi dan langkah mitigasi guna mengantisipasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat ini.

Hasil analisis dan proyeksi tersebut juga telah didistribusikan ke setiap wilayah dan pemerintah daerah. Langkah ini diambil sebagai bahan evaluasi bersama untuk menghitung kecukupan kuota BBM hingga pengujung tahun 2026.

Terkait potensi penambahan kuota BBM subsidi akibat adanya migrasi konsumen ini, Ahad menegaskan bahwa wewenang tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat, bukan Pertamina. Selaku operator, Pertamina hanya berkewajiban menyalurkan alokasi yang sudah ditetapkankan secara resmi.

Sebagai informasi, jatah kuota BBM subsidi untuk wilayah Jawa Timur hingga akhir tahun ini dipatok sebesar 2,47 juta kilo liter (KL) untuk Biosolar, sementara untuk Pertalite berada di angka 3,96 juta KL.

"Kami sudah mengantisipasinya. Namun kuota merupakan bagian dari penugasan pemerintah sehingga keputusan mengenai jumlah kuota yang dapat disalurkan di masing-masing wilayah tetap berada di tangan pemerintah pusat," tutup Ahad.