Pemulihan Bencana Sumatra, Pemerintah Anggarkan Rp 100,67 T

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi progres penanganan pascabencana selama satu tahun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rapat tersebut membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di tiga provinsi tersebut.

"Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan. Lebih dari 2,1 juta warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.

Selain itu, bencana merusak lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.

"Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkap Mendagri.

Sejak awal penanganan, Prabowo memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp 12,34 triliun. Dukungan tersebut antara lain mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp 268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp 10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp 1,4 triliun untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penanganan bencana.

"Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," jelas Tito.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah juga telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, sekolah dan rumah, hingga pemulihan sektor pertanian serta perikanan.

Adapun total kebutuhan anggaran untuk tiga tahun mencapai sekitar Rp 100,67 triliun.

"Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian," ujar Tito.

Di sisi lain, seluruh 87 rumah sakit yang terdampak telah kembali beroperasi. Dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan sekolah asal, sedangkan 99 lainnya masih menggunakan kelas darurat.

Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi juga telah kembali 100 persen fungsional. Sementara itu, perbaikan infrastruktur daerah masih terus dilanjutkan.

Pada sektor hunian, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Pemerintah selanjutnya mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui berbagai skema, baik di lokasi semula, pembangunan mandiri, maupun kawasan komunal.

"Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu," pungkas Tito.

Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan secara bertahap hingga 2028.