Pemerintah Hadirkan CarbonNex untuk Tarik Investor Proyek Karbon

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia membuka peluang pendanaan bagi berbagai proyek penurunan emisi gas rumah kaca melalui peluncuran platform Carbon Connection For Climate Next (CarbonNex). Platform ini dirancang untuk mempertemukan pengusul proyek karbon di Indonesia dengan calon pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.

CarbonNex resmi diluncurkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).

Platform tersebut akan beroperasi hingga penutupan COP31 pada 19 November 2026. Melalui CarbonNex, pemerintah berharap proyek-proyek karbon di Indonesia tidak hanya mendapatkan perhatian calon investor, tetapi juga memperoleh dukungan konkret untuk tahap pengembangan dan pelaksanaan.

"Kami ingin pertemuan ini menghasilkan lebih dari sekadar penjajakan minat. Kami ingin para peserta memahami peluang yang ada, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, dan menyepakati langkah kerja yang diperlukan untuk melangkah maju," kata Jumhur, dikutip dari Antara, Rabu (11/11/2026).

CarbonNex juga menjadi kelanjutan penjajakan kerja sama karbon yang sebelumnya dilakukan di Paviliun Indonesia pada COP30 di Belém, Brasil, pada 2025.

"Tahun ini, kami membawa upaya tersebut lebih jauh lagi. Kami ingin mempertemukan para pengusul proyek, pembeli, dan mitra, bukan sekadar untuk bertukar informasi, melainkan untuk menyepakati langkah-langkah konkret dan melaksanakannya lebih lanjut setelah COP berakhir," ujarnya.

Jumhur menegaskan, kerja sama karbon harus sejalan dengan komitmen iklim dan prioritas pembangunan nasional. Untuk itu, transparansi dan kredibilitas menjadi aspek penting agar manfaat penurunan emisi dari setiap proyek dapat dipertanggungjawabkan.

"Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas upaya mitigasi yang mendasarinya. Kita harus transparan mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana pencatatannya," katanya.

Pemerintah juga menyusun Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional untuk menjaga pencapaian target kontribusi iklim Indonesia atau Nationally Determined Contribution (NDC). Peta jalan tersebut sekaligus menjadi acuan dalam mengidentifikasi proyek dan unit karbon yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh otorisasi serta rekomendasi sektoral.

Menurut Jumhur, mekanisme pengamanan tersebut diperlukan agar kerja sama karbon berjalan dengan baik dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pengembangan pasar karbon, pemerintah melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP) berupaya menghubungkan kebutuhan pendanaan iklim yang telah diidentifikasi dengan dukungan dari dalam maupun luar negeri.

Pendekatan tersebut diarahkan agar kebutuhan pendanaan, kontribusi setiap mitra, dan langkah pelaksanaan dapat dirumuskan secara lebih jelas.

"Pendekatan yang diambil haruslah praktis. Identifikasi kebutuhannya, tentukan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap mitra, dan sepakati langkah-langkah selanjutnya," tutup Jumhur.

Melalui CarbonNex, pemerintah berharap proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di Indonesia dapat memperoleh akses pendanaan dan kemitraan yang lebih luas. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas proyek, kepastian pengurangan emisi, serta transparansi dalam pengukuran dan verifikasi hasilnya.