Cerita Pertemuan Empat Mata Gibran dan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melangsungkan pertemuan empat mata, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Dalam kesempatan itu, Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Peristiwa pertemuan itu diungkap Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers singkat di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo lebih jauh mengatakan, alasan Gibran berniat mundur dari wapres karena pertimbangan dan dinamika sejumlah putusan hukum.

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.

Prasetyo menyebut, semua itu disampaikan langsung Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan empat mata tersebut.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Prasetyo.

Usai pertemuan empat mata tersebut, Gibran tampak masih mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tahun 2026 di Istana Negara Jakarta, Selasa sore (10/11/2026).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dimulai pukul 16.00 WIB. Gibran tiba di gedung Istana Negara bersama Prabowo. Keduanya terlihat jalan bersamaan. Gibran tampak beberapa langkah di belakang Prabowo.

Setelah itu, Prabowo berdiri di tengah untuk memimpin prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Sementara itu, Gibran berdiri di sisi kanan Prabowo bersama menteri dan pejabat negara lainnya.

Lalu dalam kesempatan bertemu dengan wartawan, Gibran menjelaskan niatan mengundurkan diri dari jabatan wapres. Dirinya mengungkapkan sejumlah saran Presiden Prabowo Subianto setelah pertemuan empat mata.

Menurut Gibran, salah satu saran Prabowo agar dirinya membuktikan keabsahan ijazah sekolah dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ujar Gibran usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Selain meminta tetap memperjuangkan polemik ijazah melalui jalur hukum, Gibran mengatakan, Prabowo juga menyarankan agar koordinasi dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait langkah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menanggapi keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Yusril menilai Gibran tak memiliki jalur hukum lain untuk keabsahan ijazahnya, termasuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Sebab, kata dia, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bersifat final.

"Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat 'final and binding', tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril mengatakan, saat ini sudah ada putusan di peradilan tertinggi yakni, MA dan MK terkait ijazah Gibran. Adapun MK menyatakan tak ada bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA.

Sementara itu, putusan MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. Bahkan, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut.

"Putusan (MA) itu bersifat 'ex tunc', membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019 kalau saya tidak salah," ujarnya.

Yusril menyampaikan putusan MA kemungkinan besar akan berdampak gugatan yang bergulir di PTUN Jakarta. Hal ini karena objek yang disengketakan sama dengan objek yang diputus oleh MA.

"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?" tutur Yusril.

Pembuktian di Luar Pengadilan

Menurut dia, PTUN akan menghentikan perkara tersebut karena putusan MA sudah dieksekusi oleh Kemendikdasmen. Dengan begitu, tak ada lagi objek yang dapat disengketakan.

"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," ujarnya.

Yusril menyebut pembuktian keabsahan ijazah dapat dilakukan di luar pengadilan melalui pendekatan personal dan pribadi. Namun, kata dia, keabsahan ijazah Gibran sudah masuk ranah hukum dan telah diputuskan di MK maupun MA.

"Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final," pungkas Yusril.

Di sisi lain, dia menyerahkan kepada Gibran soal jalur hukum yang ditempuh untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. Yusril mengatakan pemerintah menunggu dinamika di DPR terkait Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran.

"Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir, menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat ya. Kita ikuti sajalah apa yang berkembang di DPR, dan pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini kecuali ada arahan-arahan lain. Tapi sampai hari ini kami bersikap pasif," ucap Yusril.

Yusril juga menjelaskan mekanisme pemilihan wakil presiden, jika Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya. Yusril menjelaskan, pertama, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua calon wapres (cawapres) baru pengganti Gibran. Setelah itu, MPR akan mengadakan pemilihan cawapres dalam waktu 60 hari.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," jelas Yusril.

Menurut dia, Gibran harus terlebih dahulu menyampaikan pernyataan tertulis pengunduran diri sebagai wapres kepada MPR RI. Yusril menuturkan hal tersebut harus dilakukan karena presiden-wakil presiden dipilih oleh rakyat dan mengambil sumpah jabatan di Gedung MPR.

"Jadi kalau proses pemberhentian presiden itu, wakil presiden maupun Presiden itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sepanjang konstitusi kita maupun tatib MPR bunyinya seperti itu," ujarnya.

Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang dan mengumumkan bahwa ada kevakuman kursi wakil presiden. Prabowo dapat mengajukan dua nama cawapres baru beserta persyaratannya kepada MPR.

"Mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya, permintaan berhentinya, maka dengan sendirinya akan, sekaligus MPR akan menulis surat kepada Presiden memberitahu bahwa ada kekosongan wakil presiden lalu presiden diminta untuk mengajukan dua nama dengan persyaratan-persyaratannya untuk disampaikan kepada MPR," tutur Yusril.

Namun, Yusril enggan berbicara banyak soal mekanisme pergantian wakil presiden apabila Gibran resmi mundur. Dia mengaku akan melihat dinamika politik ke depannya.

"Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan," katanya.

Di sisi lain, Yusril menegaskan Gibran hingga kini masih menjabat sebagai wakil presiden, meskipun sudah menyampaikan niat mengundurkan diri. Dia menekankan putusan MA dan MK terkait polemik ijazah Gibran pun tak bisa menggugurkan statusnya sebagai Wapres.

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden. Tapi sampai satu keadaan di mana apa namanya berhenti atau diberhentikan," pungkas Yusril.