Golkar Mulai Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan sudah ada anggota DPR dari Fraksi Golkar yang mengajukan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ada," kata Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Doli belum mengungkap identitas anggota DPR Fraksi Golkar yang telah mengajukan penggunaan hak tersebut.

Dia menjelaskan, HMP merupakan hak konstitusional setiap anggota DPR, bukan hak yang digunakan atas nama fraksi. Karena itu, pengajuan tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai sikap resmi Partai Golkar.

“Saya tidak bisa mengklaim, ya, karena ini bukan hak yang digunakan oleh fraksi. Ini yang menggunakan hak ini adalah hak anggota dan itu dijamin secara konstitusional,” ujarnya.

Doli mengungkapkan komunikasi lintas fraksi mengenai tindak lanjut putusan MK dan MA sebenarnya telah berlangsung sejak DPR memasuki masa reses.

Setelah masa sidang kembali dimulai, komunikasi tersebut berpeluang dilanjutkan melalui mekanisme resmi DPR. Pembicaraan tidak hanya berlangsung di antara anggota lintas fraksi, tetapi juga melibatkan pimpinan masing-masing fraksi dan pimpinan DPR.

“Jadi ya kita lihat satu satu hari inilah sampai besok ya, apakah ada teman-teman yang menggunakan haknya di dalam menyikapi soal tindak lanjut putusan MK dan MA ini,” katanya.

Doli menegaskan belum ada kesepakatan antarfraksi mengenai penggunaan HMP. Namun, dia menyebut sejumlah anggota DPR terus menyampaikan keinginan untuk mengajukan hak tersebut.

Menurut Doli, DPR tidak seharusnya berdiam diri menyikapi putusan MK dan MA yang dinilainya perlu ditindaklanjuti.

“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua keputusan dari Mahkamah Tertinggi kita,” tegasnya.

Doli bahkan mengingatkan DPR dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat apabila tidak mengambil sikap terhadap persoalan tersebut.

"Nanti justru kita yang diminta pertanggungjawaban oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Saat ditanya apakah dirinya juga akan ikut menandatangani usulan HMP, Doli memberikan jawaban singkat.

“Insya Allah,” ujarnya.

Meski komunikasi dan pengajuan di kalangan anggota DPR mulai berlangsung, Doli mengingatkan penggunaan HMP masih merupakan tahap awal. Hasil akhirnya belum dapat dipastikan karena masih ada mekanisme yang harus dilalui.

“Jadi lebih cepat lebih bagus, ya, apapun nanti hasilnya. Jadi kan hak menyatakan pendapat ini kan baru proses permulaan,” pungkas dia.