Bahlil Respons Kabar Gibran Ingin Mundur dari Wapres

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Bahlil mengaku belum mengetahui secara utuh pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Bahlil menilai saran yang disampaikan Prabowo kepada Gibran terkait keinginan pengunduran diri tersebut merupakan hal yang harus dihormati.

"Saya belum tahu isi pertemuan karena saya tidak berada di lokasi pertemuan itu. Namun pada prinsipnya kalau kita membaca berita yang disampaikan oleh Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Bahlil mengatakan akan mencari informasi lebih lanjut mengenai pertemuan tersebut.

Dia juga mengaku belum berkomunikasi dengan Gibran terkait kabar keinginan mundur dari jabatan Wakil Presiden.

"Belum, belum, belum," ujarnya.

Saat ditanya apakah Partai Golkar akan mengajukan nama calon wakil presiden jika Gibran benar-benar mundur dari jabatannya, Bahlil enggan berspekulasi.

"Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu, kita cek dulu kepada Bapak Presiden," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo yang berlangsung pada Selasa pagi.

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Prasetyo Hadi dalam keterangan pers singkat di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menanggapi bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR. Dia menyatakan pemerintah menghormati proses politik yang berlangsung di parlemen.

"Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati. Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," ujarnya.