Gibran Berniat Mundur dari Wapres, DPR Tunggu Surat Resmi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia buka suara ihwal Gibran Rakabuming Raka yang berniat mundur dari jabatan Wakil Presiden.

"Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan tidak ada aturan yang seperti itu,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Doli menuturkan, DPR nantinya akan menilai pengunduran diri tersebut apabila benar terjadi. Namun, dia menyoroti pernyataan yang disampaikan Gibran masih bersifat pengandaian dan niatan.

DPR, lanjutnya belum mengetahui secara pasti apakah surat pengunduran diri Gibran benar-benar ada.

"Jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan. Seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden," ujarnya.

Doli juga menyebut pengisian jabatan Wapres apabila terjadi kekosongan harus dilakukan melalui sidang istimewa MPR.

"At the end nanti ya kalau untuk mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR," ucap Doli.

Meski begitu, dia belum dapat memastikan secara terperinci mekanisme administrasi pengunduran diri Gibran. Sebab, DPR belum melihat dokumen yang disebut-sebut telah disampaikan oleh Gibran kepada Presiden Prabowo.

"Kita kan enggak tahu nih sekarang posisinya seperti apa. Yang beritanya tadi ada kan disampaikan, terus kemudian dijelaskan oleh Istana bahwa tidak ditolak, gitu. Kita juga kan saya baru dapat beritanya juga tuh sekarang. Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri disampaikan saat keduanya bertemu pagi tadi.

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers singkat di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo sempat menanggapi bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR. Istana menghormati itu.

"Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," ujarnya.