Reaksi Demokrat soal Rencana Gibran Buktikan Ijazah di PTUN

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menegaskan proses politik usulan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR tetap berjalan, meski Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, langkah hukum yang akan ditempuh Gibran dapat menjadi pertimbangan masing-masing fraksi. Namun, hal itu tidak serta-merta menghentikan proses politik di parlemen.

“Ya kalau dalam kacamata kami, saya kira proses politik tetap berjalan ya, meskipun mungkin ada beberapa hal dipertimbangkan oleh masing-masing fraksi,” kata Herman, Rabu (11/11/2026).

Meski demikian, Herman mengakui usulan pembentukan panitia khusus (pansus) HMP belum masuk agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“Pertama tentu dalam rapat Bamus kemarin kan belum terjadwalkan terhadap para usul inisiatif pansus hak menyatakan pendapat,” ujarnya.

Menurut Herman, DPR masih disibukkan dengan penyusunan jadwal kerja komisi dan badan pada awal masa sidang. Sementara itu, komunikasi antarfraksi terus dilakukan untuk menyamakan pandangan mengenai langkah politik berikutnya.

Ia menegaskan, persoalan HMP tidak dapat diputuskan secara sepihak. Diperlukan kesepahaman antarfraksi sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan politik dan ketatanegaraan.

“Karena untuk hal yang seserius ini kan butuh satu kesamaan cara pandang, kesamaan pendapat, dan tentu ya kita harus melihat langkah-langkah politik apa yang harus dilakukan bersama,” katanya.

Saat ditanya mengenai sikap resmi Demokrat, termasuk kemungkinan adanya instruksi kepada anggota fraksi untuk mendukung HMP, Herman belum memberikan kepastian.

“Ya pada saatnya nanti. Pada saatnya nanti saya kira akan disampaikan ke publik,” jawabnya.

Demokrat tidak ingin mengambil langkah sendiri dalam persoalan yang memiliki konsekuensi besar bagi bangsa dan negara.

“Tidak bisa sendiri-sendiri dalam hal mengusung sesuatu yang sangat serius dan tentu sangat strategis bagi bangsa dan negara ke depan,” tegasnya.

Di sisi lain, menurut Herman, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap. Meski demikian, ia mengakui Gibran tetap memiliki hak untuk membela diri melalui jalur hukum.

Herman juga mengingatkan agar polemik ijazah tidak terus mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menjalankan berbagai program pembangunan.

“Persoalan ijazah, persoalan apa, tentu ini hal yang sedikit banyaknya ya mengganggu terhadap proses pembangunan. Oleh karenanya, saya kira harus ada solusi yang cepat dan tepat,” ujarnya.

Demokrat, lanjut Herman, tetap menempatkan supremasi hukum dan stabilitas nasional sebagai pertimbangan dalam menentukan sikap.

“Jadi kita tunggu saja proses ini sampai betul-betul nanti ada hal yang lebih konkret dan bisa disampaikan kepada publik,” katanya.