Langkah Pemprov NTB Bangun Ekosistem Perdagangan Karbon Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus untuk mengelola perdagangan karbon demi memperkuat ekonomi hijau dan mengoptimalkan penyerapan emisi gas rumah kaca.

"Pemerintah provinsi menyiapkan BUMD yang khusus menangani carbon trading," ujar Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat ditemui usai menanam bibit pohon mangrove di Labuan Alas, Sumbawa, NTB, melansir Antara, Kamis (9/7/2026).

Iqbal enggan berkomentar lebih jauh tentang apakah skema kelembagaan BUMD khusus perdagangan karbon itu berada di bawah naungan NTB Capital atau berdiri sebagai entitas tersendiri.

Dia menegaskan, pembentukan badan khusus yang menangani perdagangan karbon tersebut sedang dibahas di tingkat pemerintah daerah.

"Skema itu sedang kami bahas dan kami persiapkan," ucap Iqbal.

"Pemerintah NTB mendorong perusahaan-perusahaan penghasil emisi agar ikut berkontribusi dalam memulihkan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove," sambung dia.

Menurut Iqbal, pesisir NTB yang luas sangat potensial untuk pengembangan hutan mangrove guna menyerap emisi karbon dan mendukung target penurunan emisi nasional.

"NTB punya banyak potensi dengan pantai-pantai yang sangat sesuai untuk penanaman mangrove. Artinya, ini kontribusi NTB kepada Indonesia dengan menyerap sebanyak mungkin karbon yang ada," pungkas Iqbal.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi mengorbankan alam, melainkan berjalan selaras dan seimbang dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Tujuannya agar manfaat dari hasil pembangunan ekonomi bisa dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Pasar karbon menjadi salah satu solusi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transaksi jual beli kredit karbon, yang juga berpotensi menghasilkan pendapatan baru.

"Indonesia membutuhkan pendanaan besar untuk menurunkan emisi karbon senilai 286 miliar dolar AS atau setara Rp 4.000 hingga Rp 5.000 triliun, sehingga tidak mungkin pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh negara," ucap Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat.

Dia mengatakan, para investor yang melakukan perdagangan karbon dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove.

"Aktivitas itu sekaligus menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan," jelas Jumhur.