Ekosistem Laut Didorong Jadi Solusi Krisis Iklim

Indonesia mengusulkan penguatan pendanaan karbon biru dan menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare.

Diterbitkan 16 November 2026, 20:29 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Indonesia dorong pengakuan laut sebagai solusi iklim global di COP31.
  • Prioritas Indonesia meliputi penguatan hasil COP31 dan aksi iklim berbasis ekosistem laut.
  • Dukungan internasional diperlukan untuk pendanaan, pengembangan proyek, dan kapasitas karbon biru.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mendorong pengakuan ekosistem laut sebagai bagian penting dari solusi perubahan iklim global dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano mengatakan, laut perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penanganan perubahan iklim, termasuk melalui penguatan pendanaan dan adaptasi berbasis ekosistem.

"Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi," ujar Irwan, dikutip dari Antara, Senin (16/11/2026).

Dalam dialog laut dan perubahan iklim yang menjadi kegiatan pendamping COP31 pada Rabu (11/11/2026), Indonesia menyampaikan tiga prioritas. Ketiganya meliputi penguatan hasil COP31, keberlanjutan kerja sama kelautan dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), serta percepatan pelaksanaan aksi iklim berbasis ekosistem laut.

Ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan lingkungan pesisir. Ketiganya juga menopang ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

Indonesia turut mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris. Peta jalan tersebut diharapkan memperkuat kerja sama antarnegara tanpa menambah beban pelaporan.

Pada tingkat nasional, ekosistem mangrove dan padang lamun telah dimasukkan ke dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi sektor kelautan terhadap aksi iklim.

Pemerintah juga tengah memperkuat landasan regulasi untuk mengembangkan pendanaan karbon biru, termasuk melalui penyusunan peraturan menteri mengenai nilai ekonomi karbon di sektor kelautan.

Meski demikian, Irwan mengingatkan bahwa pelaksanaan berbagai komitmen kelautan masih membutuhkan dukungan internasional. Indonesia mendorong perluasan akses terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta peningkatan kapasitas negara dalam mengembangkan potensi karbon biru.

“Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata,” kata Irwan.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6