Inggris Jadi Negara Pertama yang Punya Utusan Khusus Ancaman Iklim

Liputan6.com, Ankara - Pemerintah Inggris menunjuk seorang utusan khusus untuk menangani ancaman krisis iklim terhadap keamanan nasional. 

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengumumkan penunjukan tersebut dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026). Jabatan baru ini dibentuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai risiko krisis iklim terhadap keamanan nasional, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum ancaman tersebut berkembang menjadi bencana.

Dalam pernyataan yang disiapkan menjelang pidatonya di COP31, Burnham menekankan bahwa dampak krisis iklim semakin nyata dan telah dirasakan masyarakat.

"Kita semua harus menyadari bahwa musim panas lalu bukanlah sesuatu yang normal. Krisis iklim kini telah melanda kita semua. Kita menyaksikannya melalui kebakaran hutan yang menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat di berbagai tempat," kata Burnham, seperti dikutip dari The Guardian.

Musim panas tahun ini merupakan yang terpanas sepanjang sejarah pencatatan suhu di Inggris. Gelombang panas yang terjadi berturut-turut dan semakin parah akibat krisis iklim telah mengganggu layanan kesehatan dan transportasi, menyebabkan penutupan sekolah, serta mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia sebelum waktunya.

Dalam pernyataan tersebut, Burnham juga menegaskan komitmen Inggris terhadap upaya penanganan perubahan iklim di tengah melemahnya kesepahaman global mengenai persoalan tersebut.

"Pesan yang saya bawa ke sini, dalam keikutsertaan pertama saya di COP sebagai perdana menteri, adalah bahwa Inggris tetap bertekad mencapai emisi nol bersih pada 2050 dan bekerja sama dengan para mitra untuk membangun masa depan energi bersih. Dunia telah berubah. Kesepahaman yang dahulu kita miliki mengenai ilmu pengetahuan dan aksi iklim kini telah runtuh."

"Kami tidak akan tinggal diam. Karena itulah, saya telah berkomitmen untuk memulai era baru kepemimpinan Inggris dalam satu dekade mendatang," lanjutnya.

Burnham tiba di Antalya pada Rabu (11/11) larut malam, sebelum bergabung dengan puluhan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam serangkaian pertemuan tingkat tinggi COP31, yang dipimpin bersama oleh Turki dan Australia.

Dalam konferensi tersebut, Burnham juga menegaskan dukungan Inggris terhadap usulan target peningkatan porsi penggunaan listrik dalam konsumsi energi global menjadi 35 persen pada 2035. Selain itu, Inggris mendukung rencana penghimpunan dana sebesar 5 miliar pound sterling dari sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek energi bersih di berbagai negara.

Jabatan utusan khusus keamanan iklim tersebut dipercayakan kepada Madeleine Alessandri, mantan Ketua Komite Intelijen Gabungan Inggris (Joint Intelligence Committee/JIC), lembaga yang bertugas mengoordinasikan penilaian intelijen nasional, termasuk informasi dari badan intelijen MI5 dan MI6.

Namun, penunjukan ini tidak lepas dari kritik para pegiat lingkungan. Mereka menilai Burnham belum mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di dalam negeri maupun menyediakan pendanaan yang memadai guna melindungi negara-negara rentan dari berbagai ancaman yang sebelumnya telah diperingatkan oleh JIC.

Pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan pelonggaran besar-besaran terhadap target kendaraan listrik. Di sisi lain, pemerintah telah memberikan persetujuan bagi pengembangan ladang gas Jackdaw di Laut Utara dan sedang mempertimbangkan pengembangan ladang minyak baru Rosebank, di sebelah barat Kepulauan Shetland.

"Apa yang kita saksikan, setidaknya sebagian, adalah standar ganda," tutur direktur lembaga kajian Power Shift Africa Mohamed Adow kepada The Guardian.

"Inggris tidak bisa menyerukan pembangunan bersih, tetapi pada saat yang sama justru memperluas pengembangan bahan bakar fosil di negaranya sendiri. Tidak bisa ada satu aturan untuk Afrika dan aturan yang berbeda untuk Inggris."

Kritik serupa disampaikan Kepala Eksekutif organisasi lingkungan Friends of the Earth untuk Inggris, Wales, dan Irlandia Utara Asad Rehman. Ia menilai kredibilitas Inggris dalam penanganan krisis iklim semakin melemah.

"Keikutsertaan perdana menteri dalam konferensi iklim untuk pertama kalinya seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar serius. Namun, jika hanya ini yang dapat ditawarkan Inggris, maka berbagai pertanyaan yang terus bermunculan mengenai kredibilitasnya dalam isu iklim sangatlah beralasan," ujar Rehman.

Ketika masih dipimpin Alessandri, JIC turut menyusun sebuah laporan rahasia yang memperingatkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, Inggris dapat mulai menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional akibat keruntuhan ekosistem di luar negeri. Kerusakan ekosistem tersebut dipicu oleh krisis iklim serta eksploitasi berlebihan terhadap alam.

Laporan itu memperingatkan sejumlah dampak yang berpotensi terjadi, mulai dari kelangkaan pangan, kenaikan harga makanan, migrasi besar-besaran, hingga konflik yang melibatkan negara-negara pemilik senjata nuklir.

Laporan tersebut sempat ditahan dari publikasi pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Keir Starmer. Namun, isinya diungkap oleh The Guardian pada 2025, sebelum akhirnya diterbitkan pada awal 2026 dalam versi yang sebagian informasinya telah dihilangkan.

Madeleine Alessandri mengatakan bahwa perubahan iklim dan kerusakan alam kini semakin memengaruhi situasi keamanan yang dihadapi Inggris.

"Perubahan iklim dan kerusakan alam semakin memengaruhi situasi keamanan yang dihadapi Inggris, sekaligus menambah tekanan terhadap sumber daya, perekonomian, dan masyarakat di berbagai belahan dunia," ujarnya.

"Waktu terbaik untuk menangani risiko-risiko tersebut adalah sebelum berkembang menjadi krisis. Dalam jabatan ini, saya akan bekerja sama dengan para mitra di berbagai lembaga pemerintah maupun di tingkat internasional untuk memperkuat pemahaman kita mengenai ancaman iklim, meningkatkan ketahanan, dan memastikan kita lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan," lanjut Alessandri.

Ancaman krisis iklim terhadap keamanan nasional turut menjadi perhatian Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband. Ia telah menyampaikan temuan laporan JIC kepada pemerintah sejumlah negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran mengenai risiko tersebut.

Miliband, yang turut menghadiri COP31 pekan ini, mengatakan kepada The Guardian bahwa keamanan nasional kini menjadi aspek penting berikutnya dalam perjuangan mendorong aksi iklim.

"Keamanan nasional merupakan babak baru dalam perjuangan untuk mendorong aksi iklim. Berbagai skenario yang dahulu hanya ada dalam cerita fiksi ilmiah kini menjadi kejadian yang rutin muncul dalam pemberitaan sehari-hari," katanya.

"Kerusakan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan nasional yang kita hadapi. Krisis iklim berdampak pada ketahanan pangan, mengancam infrastruktur, dan menyebabkan perpindahan penduduk," lanjut Miliband.

"Mereka yang memilih menutup mata terhadap persoalan iklim sesungguhnya sedang mempertaruhkan keamanan nasional kita," tegasnya.

Seperti banyak negara kaya lainnya, Inggris telah memangkas pendanaan untuk penanganan krisis iklim secara signifikan dan mengalihkan dana tersebut untuk meningkatkan belanja militer.

Pada Juli lalu, Burnham mengumumkan komitmen untuk menurunkan batas tarif bus di Inggris. Kebijakan itu akan dibiayai melalui perubahan skema bantuan iklim internasional Inggris, dari bantuan yang tidak perlu dikembalikan menjadi pinjaman yang harus dilunasi oleh negara penerima.

Prakash Dahal dari Pro Public dan Friends of the Earth Nepal mengatakan bahwa pendanaan iklim sangat penting bagi negaranya untuk beradaptasi terhadap dampak krisis iklim dan memulihkan diri dari berbagai bencana, termasuk banjir bandang dahsyat yang melanda Nepal pada Agustus lalu.

"Yang terpenting, pendanaan yang sangat dibutuhkan ini harus diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman," ujarnya.

"Nepal tidak meminta belas kasihan. Nepal menuntut keadilan."