MPR Bahas 2 Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan untuk menentukan tahapan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, Jumat (13/11/2026).

Empat agenda disiapkan, termasuk penetapan jadwal sidang paripurna dan pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB itu akan melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi DPR, serta kelompok DPD.

“Hasil rapim adalah kita harus menyelenggarakan rapat gabungan MPR yang diikuti oleh pimpinan fraksi DPR, kelompok DPD, dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Muzani kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Menurut Muzani, rapat gabungan merupakan tindak lanjut setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran dan menggelar rapat pimpinan sehari sebelumnya.

“Pimpinan MPR punya waktu 3 hari sejak menerima surat pengunduran diri dan ini adalah hari kedua setelah pengunduran diri itu kita terima,” ujarnya.

Muzani menjelaskan, agenda pertama rapat gabungan adalah menentukan tanggal sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden baru.

“Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini,” jelasnya.

Agenda kedua, MPR akan meminta persetujuan pengiriman surat kepada Prabowo agar mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratannya.

“Siapa nama dua calon wakil presiden, presiden punya waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR. Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini,” katanya.

Muzani menegaskan, batas waktu 14 hari bagi presiden untuk mengajukan calon tidak dihitung sejak rapat gabungan digelar, melainkan setelah surat MPR diterima Presiden.

“Nanti 14-nya hari, 14-nya bukan dari keputusan rapat gabungan, tapi dari surat yang kita kirimkan,” tegasnya.

Sementara agenda ketiga adalah pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan dua calon wakil presiden yang diajukan Prabowo.

“Yang ketiga, rapat gabungan hari ini juga akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5% dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kurang lebih 36 orang jumlahnya,” ungkap Muzani.

Adapun agenda keempat adalah pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Muzani mengatakan, meskipun konstitusi memberikan waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, pimpinan MPR menginginkan proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.

Keinginan itu, menurutnya, juga dibahas dalam konsultasi pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo.

“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ujarnya.

“Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama,” sambung Muzani.