Ketua MPR: Sejak Hari Ini Jabatan Wapres Alami Kekosongan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan wakil presiden RI resmi mengalami kekosongan hari ini, Kamis (12/11/2026).

Hal ini disampaikannya usai menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut.

"Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden RI mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani.

Dia menjelaskan, MPR akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.

"Sejak pak Gibran menyatakan mundur kosong, makanya kemudian MPR segara melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan itu untuk mencocokkan jadwal pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri.

Muzani mengatakan, Presiden Prabowo telah menunggunya untuk berkonsultasi mengenai jadwal proses pemilihan pengganti Gibran.

“Saya sekarang ditunggu oleh Presiden untuk berkonsultasi tanggal, nyocokin tanggal,” kata Muzani kepada wartawan.

Saat ditanya apakah dirinya akan langsung menuju Istana, Muzani membenarkannya.

“Saya ke Istana,” ujarnya.

Rencana pertemuan itu disampaikan Muzani setelah pimpinan MPR menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan sekitar pukul 11.26 WIB.

Hasilnya, pimpinan MPR sepakat menggelar rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” kata Muzani.