Gibran Resmi Mundur, Begini Tata Cara Pemilihan Wapres Baru di MPR

Liputan6.com, Jakarta - Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Surat pengunduran diri disampaikan langsung oleh Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan Gibran dan pimpinan MPR berlangsung singkat.

“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani di Gedung MPR.

MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Siang ini, menurut Muzani, MPR segera melakukan rapat gabungan.

Konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden. MPR pun akan menggunakan waktu tersebut untuk menyiapkan prosesnya.

Hal ini karena pengisian jabatan Wapres yang kosong sebelum masa jabatan berakhir tidak dapat ditunjuk langsung oleh presiden. Konstitusi mengatur MPR memiliki kewenangan memilih pengganti dari dua nama yang diajukan presiden.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. MPR berwenang memilih Wakil Presiden untuk mengisi jabatan yang kosong dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Mekanisme pemilihan wakil presiden diatur secara rinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.

Kedua calon kemudian menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan di hadapan sidang paripurna sebelum pemungutan suara berlangsung. Dalam forum itu, anggota MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Namun, jika kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR harus mengulang pemungutan suara satu kali.

Apabila hasil pemungutan suara ulang tetap imbang, keputusan akhir berada di tangan Presiden. Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Setelah proses pemilihan selesai, Wakil Presiden terpilih akan dilantik dalam sidang paripurna MPR. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 47 UU MD3.

Jika MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang, pengucapan sumpah atau janji dilakukan di hadapan rapat paripurna DPR. Apabila DPR juga tidak dapat menggelar rapat, pelantikan berlangsung di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.

Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Presiden mengajukan dua nama, sedangkan MPR menentukan satu calon untuk menduduki posisi tersebut melalui sidang paripurna.

Berikut tata cara lengkap pemilihan wakil presiden seperti yang diatur dalam Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR:

1. MPR menjadwalkan sidang pemilihan

Begitu terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, pimpinan MPR harus segera menggelar rapat gabungan. Rapat ini dilaksanakan paling lambat 3 x 24 jam untuk menetapkan waktu penyelenggaraan sidang paripurna pemilihan pengganti.

Jadwal yang ditetapkan harus memperhitungkan batas waktu konstitusional, yakni paling lama 60 hari sejak jabatan tersebut kosong.

Keputusan rapat kemudian disampaikan kepada presiden. Pemberitahuan itu mencakup jadwal sidang sekaligus persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon wakil presiden. Penyampaiannya dilakukan paling lambat 3 x 24 jam setelah rapat gabungan berakhir.

2. Presiden menyerahkan dua kandidat

Setelah menerima pemberitahuan dari MPR, presiden menyiapkan dua nama untuk diajukan sebagai calon wakil presiden. Pengajuan tersebut harus disertai dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan pencalonan.

Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan batas waktu penyerahan usulan tersebut, yakni paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan berlangsung.

Kedua kandidat selanjutnya akan mengikuti proses pemeriksaan administrasi oleh MPR sebelum ditetapkan sebagai calon yang dapat dipilih.

3. Dokumen calon diperiksa oleh tim verifikasi

MPR tidak langsung membawa kedua nama yang diajukan presiden ke tahap pemungutan suara. Terlebih dahulu, dibentuk tim verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan masing-masing kandidat.

Tim ini dibentuk melalui rapat gabungan. Jumlah anggotanya dibatasi paling banyak 5 persen dari keseluruhan anggota MPR, dengan keterwakilan unsur fraksi dan kelompok DPD secara proporsional.

Sesuai Pasal 137 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, pemeriksaan dilakukan paling lama tujuh hari sejak presiden menyerahkan dokumen persyaratan. Dalam menjalankan tugasnya, tim verifikasi juga diperbolehkan membentuk tim ahli.

Apabila ditemukan kekurangan dalam dokumen, pimpinan MPR akan meminta presiden melakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan. Batas waktu yang diberikan paling lambat empat hari sebelum sidang paripurna digelar.

Pemeriksaan masih dapat diperpanjang hingga 1 x 24 jam sebelum sidang apabila persyaratan belum terpenuhi. MPR juga dapat menjadwalkan ulang sidang, sepanjang tidak melampaui tenggat 60 hari yang ditetapkan konstitusi.

4. Anggota MPR menentukan calon terpilih melalui pemungutan suara

Setelah proses verifikasi selesai dan kedua kandidat dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR menetapkan nama-nama tersebut untuk mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.

Sebelum pemungutan suara, masing-masing calon harus menyatakan kesediaannya mengikuti pencalonan. Selanjutnya, anggota MPR memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden.

Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa kandidat dengan perolehan suara terbanyak dinyatakan terpilih.

Namun, apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemungutan suara harus diulang satu kali. Jika hasilnya tetap berimbang, presiden berhak menentukan salah satu dari kedua kandidat untuk menjadi wakil presiden pengganti.

5. Hasil pemilihan ditetapkan melalui Ketetapan MPR

Tahap akhir dilakukan setelah MPR memperoleh hasil pemungutan suara. Hasil tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan MPR bersama para saksi.

MPR kemudian menetapkan kandidat terpilih melalui Ketetapan MPR. Wakil presiden yang baru selanjutnya dilantik dalam sidang paripurna sesuai dengan tata cara pelantikan yang berlaku.

Setelah pelantikan, wakil presiden terpilih menjalankan tugas hingga berakhirnya sisa masa jabatan pemerintahan.