Terbongkarnya Pemufakatan 4 Jenderal di Operasi Penyadapan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Dugaan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya di lingkungan Polri mulai terkuak. Penyidik mengungkap adanya rantai komando yang diduga melibatkan empat jenderal, penggunaan jalur khusus di luar prosedur resmi, hingga perintah penghapusan data hasil penyadapan.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan konstruksi perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta (AS).

Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Suyudi, dugaan operasi penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Aktivitas tersebut diduga dijalankan melalui perintah berjenjang yang tidak dilengkapi permohonan resmi dari penyidik.

Rantai perintah itu diduga bermula dari Jenderal LSP, yang kemudian diteruskan melalui SU kepada EH dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pemberi perintah, pemberi persetujuan, penerus instruksi, hingga pelaksana koordinasi penyadapan.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi.

Jalur Atensi di Luar Prosedur Resmi

Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap adanya dua mekanisme penyadapan di lingkungan Polri. Keduanya menggunakan perangkat teknis yang sama, tetapi memiliki prosedur dan persyaratan berbeda.

Mekanisme pertama merupakan jalur resmi yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan standar operasional Bareskrim tahun 2009.

Melalui mekanisme tersebut, penyadapan harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, serta dokumen pendukung. Permohonan kemudian melalui proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang.

Namun, penyidik menemukan dugaan penggunaan mekanisme kedua yang disebut sebagai jalur internal atau jalur atensi. Melalui jalur ini, penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

"Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan," ujar Suyudi.

Menurut dia, target penyadapan melalui jalur atensi diduga disampaikan secara lisan atau melalui aplikasi WhatsApp oleh pejabat bagian monitoring setelah menerima perintah dari Jenderal LSP.

Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada tim analis untuk diproses melalui persetujuan internal sebelum dilaksanakan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).

Persoalannya, kedua mekanisme tersebut menggunakan perangkat dan sistem teknis yang sama. Kondisi itu diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi bercampur dengan penyadapan yang dilakukan berdasarkan prosedur resmi.

"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksana teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," jelas Suyudi.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan kepada Komisi III DPR, penyidik menguraikan dugaan peran masing-masing tersangka.

Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada pejabat Bagian Monitoring.

LSP juga diduga menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.

"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," tutur Suyudi.

Kedua, SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri.

SU disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil pemantauan kepada LSP. Laporan tersebut mencakup laporan harian dan analisis hasil penyadapan.

Ketiga, EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari SU.

Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator melalui persetujuan WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Keempat, AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima instruksi dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan pengawasan atau surveillance terhadap target tertentu.

"Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," ungkap Suyudi.

Nomor Telepon Dimasukkan ke Sistem LIMS dan PenlinkX

Dalam pelaksanaannya, penyidik menduga tim Technical Supporting Unit memasukkan nomor telepon yang menjadi sasaran ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Proses tersebut diduga dilakukan tanpa verifikasi keterkaitan nomor telepon dengan perkara pidana tertentu.

Setelah nomor dimasukkan ke sistem LIMS, aktivitas penyadapan dilakukan menggunakan perangkat PenlinkX atau PLX.

Hasil penyadapan kemudian didengarkan, diekspor, dan ditranskripsikan sebelum dilaporkan secara berjenjang kepada pejabat yang memberikan instruksi.

Penyidik menduga mekanisme tersebut memungkinkan pengumpulan informasi komunikasi tanpa melalui prosedur resmi sebagaimana seharusnya dilakukan dalam penegakan hukum.

Suyudi menyebut temuan penyidikan juga mencakup dugaan penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan serta tidak adanya verifikasi memadai terhadap nomor telepon sasaran.

Dugaan penyimpangan tersebut mulai terungkap setelah muncul perintah penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp yang diduga menjadi saluran komunikasi instruksi.

Menurut Suyudi, perintah tersebut diduga berasal dari AS pada Oktober 2026.

Data yang diminta untuk dihapus mencakup rekaman suara atau voice serta catatan aktivitas penyadapan atau log pada sistem LIMS dan PenlinkX.

"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," kata Suyudi.

Perintah tersebut justru menimbulkan kecurigaan salah satu pihak yang mengetahui aktivitas tersebut. Orang tersebut kemudian melaporkan dugaan penyimpangan itu ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," ungkapnya.

Laporan tersebut kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor hingga kini dirahasiakan.

Perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Lokasi dugaan peristiwa tersebut berada di wilayah Jakarta Selatan.

Sehari setelah laporan diterima, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi dan empat ahli serta menggelar perkara. Pada 1 November 2026, kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyidik kemudian menetapkan AS dan EH sebagai tersangka. Penetapan LSP dilakukan pada 3 November 2026, disusul SU pada 5 November 2026.

Dalam pengusutan perkara tersebut, Bareskrim telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat perangkat komputer, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.

Suyudi menegaskan, seluruh dugaan penyimpangan tersebut masih menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan.

"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," ujarnya.

Dugaan Makar Diusut dalam Perkara Terpisah

Di tengah pengusutan dugaan penyadapan ilegal, Polri juga membuka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana makar yang diduga melibatkan empat orang tersebut.

Suyudi mengatakan, Polri telah menerbitkan laporan polisi terpisah untuk mendalami dugaan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama maupun pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

"Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.

Dia menjelaskan, penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.

Menurut Suyudi, penyidik masih menelusuri perintah dan tujuan penyadapan, termasuk memeriksa personel yang diduga mengetahui aktivitas tersebut serta mendalami tugas dan kegiatan masing-masing pihak.

Dia juga mengingatkan bahwa temuan dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindakan makar.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan tim khusus gabungan Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Tindak Pidana Umum telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar.

Laporan tersebut menyebut empat orang yang sama, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

"Ya jadi kemarin, kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku, yaitu empat orang yang sudah di dalam, yang sudah kita tangani oleh tindak pidana siber, dan kemungkinan masih bisa berkembang," kata Asep di DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Asep menegaskan, perkara dugaan makar ditangani melalui laporan polisi yang berbeda dari kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan.

Saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Penyidik akan melakukan pendalaman lebih lanjut sebelum menentukan apakah perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya," ujarnya.