Prabowo Ingin Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Proses pemilihan ditargetkan dapat rampung sebelum akhir Desember 2026.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Apa yang saya tangkap dari pertemuan tadi itu ingin mempercepat proses ini," kata Yusril.

Menurut Yusril, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam beberapa hari ke depan. Meski demikian, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti.

Yusril mengatakan, Prabowo menginginkan seluruh tahapan pemilihan dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

"Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR, ya," jelasnya.

Dia menambahkan, Presiden dapat mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kapan saja dalam rentang waktu 14 hari setelah menerima surat pemberitahuan dari MPR.

"Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka Presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon Wakil Presiden kepada MPR," sambung Yusril.

Yusril menjelaskan, Prabowo memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Dalam menentukan kandidat, Presiden dapat berkonsultasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Dan diserahkanlah kepada beliau, walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," tutur Yusril.

Dengan demikian, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR berada di tangan Presiden Prabowo, meskipun proses konsultasi dengan partai politik pengusung tetap dapat dilakukan.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan setelah pihaknya menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).

Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.

"Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden RI mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani.

Dia menyebut MPR akan segera mengambil langkah-langkah untuk memproses pengisian jabatan tersebut.

"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur kosong, makanya kemudian MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.