MPR Buka Peluang Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden berpeluang berlangsung lebih cepat tanpa harus menunggu batas waktu 60 hari. Pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru bahkan bisa dilakukan dalam satu rangkaian sidang paripurna MPR.

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR Taufik Basari mengatakan, aturan memberikan batas waktu maksimal untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Namun, tahapan tersebut memungkinkan untuk dipercepat.

"Nah, jadi proses-proses ini meskipun ada batas waktu yang cukup panjang, cuma diperbolehkan untuk kemudian dipadatkan," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Menurut Taufik, percepatan bisa dimulai melalui rapat gabungan MPR dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026).

Dalam rapat tersebut, MPR dapat sekaligus menentukan jadwal sidang paripurna, menyiapkan surat permintaan dua nama calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, serta membentuk tim verifikasi. Bahkan, surat permintaan calon kepada presiden berpeluang dikirim pada hari yang sama apabila seluruh tahapan telah disepakati.

“Bisa jadi, bisa jadi nih ya, ragab (rapat gabungan) besok tadi selain menetapkan hari sidang paripurna, kemudian menyiapkan surat ke presiden, membentuk tim verifikasi, mengirimkan surat ke presiden di hari yang sama besok itu,” ujar Taufik.

Menurut dia, jika presiden sudah menyiapkan dua nama calon wakil presiden, proses pengajuan juga dapat segera dilakukan. Tim verifikasi yang telah dibentuk selanjutnya bisa langsung memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan kedua calon tersebut.

Taufik menjelaskan, berdasarkan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden.

Presiden juga harus menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Setelah seluruh persyaratan diperiksa, MPR dapat menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden.

Taufik mengatakan, proses pemilihan, pelantikan, dan penetapan wakil presiden terpilih tidak harus dilakukan dalam sidang paripurna yang terpisah.

“Nah, jadi bisa dalam dua paripurna yang terpisah atau bisa jadi langsung jadi satu,” kata dia.

Menurutnya, wakil presiden terpilih dapat langsung dilantik setelah proses pemilihan selesai. Penetapannya kemudian dituangkan dalam ketetapan MPR.

Karena itu, MPR perlu membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan draf ketetapan tersebut sebelum sidang paripurna berlangsung.

“Jadi template-nya lah yang disiapkan,” ujar Taufik.

Sementara itu, Taufik menilai kekosongan jabatan wakil presiden telah terjadi sejak Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026).

Menurut penafsiran hukumnya, surat tersebut bersifat deklaratoir sehingga tidak memerlukan ketetapan MPR tersendiri untuk menyatakan Gibran berhenti dari jabatannya.

“Sehingga kita bisa menafsirkan bahwa kekosongan wakil presiden itu terjadi hari ini sejak dia menyerahkan ke MPR suratnya,” tandasnya.