Sikap PDIP soal Usulan Wapres Pengganti Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menyerahkan keputusan strategis, termasuk terkait nama calon wakil presiden (cawapres), kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum," ujar Hasto dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

"Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr Megawati Soekarnoputri," sambung dia.

Menanggapi posisi wakil presiden (wapres) yang kini kosong, Hasto menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi.

"Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," papar dia.

Hasto berharap dua nama yang nantinya diajukan merupakan sosok terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," kata dia.

Terkait kabar munculnya dua nama kader PDIP dalam bursa calon wakil presiden, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan strategis partai berada di tangan Megawati.

Hasto juga tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai calon wakil presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.

Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan pimpinan tertinggi partai.

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya singkat merujuk pada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.