Pengalihan Saham Whoosh ke Pemerintah Ditargetkan Rampung Desember 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mematangkan rencana pengalihan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh dari konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), kepada pemerintah. Sejumlah tahapan perlu diselesaikan sebelum proses tersebut dapat dituntaskan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, menjelaskan, proses pengalihan kepemilikan saham mencakup uji tuntas atau due diligence, evaluasi, serta penyusunan landasan hukum. Pemerintah menargetkan tahap uji tuntas dapat diselesaikan pada Desember 2026.

"Uji tuntas ini kami targetkan selesai di Desember 2026," kata Evita dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, ditulis Sabtu (14/11/2026).

Menurut Evita, penyusunan rancangan peraturan presiden (perpres) juga tengah dilakukan untuk menjadi dasar hukum pengalihan saham tersebut. Proses penyusunan regulasi berjalan beriringan dengan uji tuntas sehingga hasil pemeriksaan dapat digunakan untuk menyempurnakan ketentuan yang disiapkan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, Kemenkeu berkoordinasi dengan Badan Pengaturan (BP) BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pemerintah turut melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan pendampingan selama proses berlangsung.

"Dengan demikian nanti substansi yang ada di dalam uji tuntas akan menguatkan rancangan perpres yang saat ini sedang kami persiapkan secara paralel juga," ujarnya.

Evita menegaskan, proses pengalihan saham tidak akan mengganggu operasional kereta cepat Whoosh. Adapun kepastian mengenai dampak pengalihan tersebut terhadap tenor pembiayaan proyek dari China Development Bank (CDB) masih menunggu hasil uji tuntas.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kesepakatan pembiayaan yang telah dibuat dengan CDB. Setiap kebijakan terkait pembiayaan maupun langkah strategis lanjutan akan dipertimbangkan secara cermat dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

"Secara prinsip pemerintah menghormati perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan CDB dan pengaturan terkait dengan pembiayaan maupun langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan tentu akan dikelola secara hati-hati, terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.