Kemnaker Ungkap Alasan Wajibkan Dana Cadangan Pesangon

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap pentingnya Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang wajib disiapkan perusahaan bagi para pekerjanya. Dana ini dirancang menjadi bantalan finansial apabila sewaktu-waktu pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan DCP memberikan kepastian jaminan bagi pekerja korban PHK beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya.

"Karena ketika seorang pekerja kehilangan pekerjaannya bukan hanya dia yang rugi. Kalau dia berkeluarga, ada istri, anaknya. Kalau dia masih bujangan juga masih ada yang jadi tanggungan dan sebagainya," kata Indah dalam Sosialisasi UU 27/2026, Jumat (13/11/2026).

Indah menyebutkan, Singapura menjadi salah satu negara yang dijadikan rujukan karena telah menerapkan pengelolaan dana cadangan pesangon secara terpusat. Menurutnya, perbedaan skala negara bukanlah penghalang untuk menghadirkan jaminan nyata bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

"Tapi konteksnya kan bukan besar-kecil (negara), konteksnya adalah keberpihakan pelindungan bagi pekerja/buruh jika dia terpaksa kehilangan pekerjaannya," tegas dia.

Menurut Indah, keputusan pemerintah membentuk lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon merupakan wujud nyata pelindungan tenaga kerja, sejalan dengan praktik yang sudah dijalankan banyak negara lain.

Sebelumnya, Kemnaker mengungkap rencana pembentukan lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon dalam waktu dekat. Kebijakan ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan menyetorkan dana tersebut ke lembaga bentukan pemerintah.

"Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah. Nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini," ungkap Indah.

Dengan aturan baru ini, Dana Pensiun (Dapen) milik perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak lagi diperbolehkan mengelola dana cadangan pesangon.

"Di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola (oleh Dapen/DPLK) karena undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, ini lembaga pemerintah," jelas dia.

Indah mengaku banyak menerima masukan dari perusahaan agar Dapen tetap diizinkan mengelola DCP. Namun, aturan dalam undang-undang sudah mengunci bahwa seluruh dana harus terpusat di satu lembaga resmi pemerintah.

Indah turut meminta perusahaan segera menyiapkan masa transisi menuju kewajiban penyetoran DCP tersebut. Pemerintah memberikan tenggat waktu satu tahun sejak UU 27/2026 terbit, sehingga mulai Oktober 2027 mendatang seluruh perusahaan wajib menyetor DCP ke lembaga bentukan pemerintah.

"Jadi bagi para pengurus pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang, karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada (lembaga pengelola) dana cadangan pesangon," jelasnya.

Kendati aturan teknis turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) masih disusun, Indah menyarankan perusahaan tidak menunda persiapan administrasi internal.

"Tapi sambil menunggu PP ini jadi, saran saya Bapak Ibu di setiap perusahaan mulai berbenah dengan cara mendata lebih jelas jumlah pekerja, jumlah keuangan, kemudian nanti kalau in case of harus ditransfer semua, semuanya menjadi jelas dan transparan," pungkas Indah.