DPD Tak Sodorkan Calon Wapres Pengganti Gibran, Sultan Ungkap Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin memastikan lembaganya bakal mendukung siapa pun calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Dia menuturkan, DPD tidak akan mengajukan nama kandidat karena kewenangan pengusulan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo .

Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran proses konstitusional, DPD juga telah mengirimkan 16 anggotanya untuk bergabung dalam tim verifikasi dan panitia ad hoc MPR.

"Siapapun nama, kapanpun yang diusulkan oleh Bapak Presiden Prabowo, DPD siap untuk mensukseskan dan mendukung," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut Sultan, pergantian Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk mengakhiri kegaduhan politik yang selama ini menyita perhatian publik.

"Karena ini momentum kita untuk segera mengakhiri, selama 2 tahun ini kita ribut di medsos, kita berkelahi di mana-mana, energi bangsa ini habis, terkuras hanya untuk urusan-urusan seperti ini," jelas dia.

Sultan berharap sisa tiga tahun pemerintahan Prabowo dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan bersama Wakil Presiden yang nantinya terpilih.

"Harapan kita, sisa 3 tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres ke depan terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat,” katanya.

Saat ditanya mengenai kriteria calon Wakil Presiden yang ideal, Sultan kembali menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

"Pak Presiden yang paling tahu. Bapak Presiden yang paling tahu yang terbaik," ucapnya.

"Yang terbaik yang diusulkan Bapak Presiden, kita dukung. Sehingga kita kawal nanti sampai tuntas," tambah Sultan.

Sementara itu, terkait persiapan pemilihan Wakil Presiden, Sultan mengatakan kelompok DPD di MPR telah menggelar rapat untuk menentukan anggotanya yang akan masuk dalam dua tim.

“Maka DPD sudah memutuskan mengirimkan nama-nama anggota kelompok DPD yang masuk dalam dua hal, dua panitia terkait dengan urusan proses yang terjadi sekarang,” jelasnya.

Tim pertama bertugas memverifikasi persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Sementara panitia ad hoc akan menangani persiapan mekanisme pemilihan di MPR.

“Anggota kelompok kita itu terdiri dari kurang lebih 30-an sekian. Tapi yang diberikan amanah oleh aturan itu adalah tim verifikasi dari kelompok DPD itu berjumlah 8 orang,” ungkapnya.

“Satu lagi tim atau panitia ad hoc dari kelompok DPD itu beranggotakan 8 orang. Dan delapan-delapan-nya sudah barusan kita putuskan dan kita kirim,” lanjut Sultan.

Ia memastikan anggota DPD siap menghadiri sidang paripurna MPR kapan pun dijadwalkan untuk memilih Wakil Presiden baru.

“Jadi DPD posisinya standby kapanpun diminta sebagai anggota MPR untuk hadir menghadiri sidang paripurna MPR, posisi kita standby. Itu yang paling penting,” tegasnya.

Ketika disinggung mengenai namanya yang masuk dalam bursa calon Wakil Presiden, Sultan kembali menekankan bahwa tugas DPD adalah mendukung kelancaran proses pergantian jabatan tersebut.

“Jadi sekali lagi, sekali lagi posisi DPD adalah mensukseskan agenda ini, transisi ini. Kita wajib bersyukur bahwa ternyata ini kan aman, damai, dan kewajiban DPD sekali lagi, kewajiban DPD adalah mensukseskan,” katanya.