DJP Punya Jurus Baru Awasi Wajib Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan strategi behavioral nudging untuk mendeteksi dan mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong agar terhindar dari kewajiban membayar kekurangan pajak. DJP akan menentukan pendekatan penanganan berdasarkan karakteristik dan tingkat kepatuhan masing-masing wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, DJP menggunakan metode Randomized Controlled Trials (RCT) untuk menentukan jenis intervensi yang tepat terhadap kelompok wajib pajak berdasarkan profil risiko dan perilaku kepatuhannya.

“Artinya dari kategorisasi Randomized Controlled Trials, maka jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak,” ujar Bimo kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Bimo mengatakan, DJP mempertimbangkan kepatuhan formal, kepatuhan material, profesi, kisaran penghasilan, sektor usaha, hingga riwayat kepatuhan wajib pajak dalam menentukan pendekatan tersebut.

DJP juga mengintegrasikan metode tersebut dengan Compliance Risk Management (CRM) atau mesin pengelolaan risiko kepatuhan untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan wajib pajak.

"Jadi itu garis besarnya Randomized Controlled Trials, disesuaikan dengan variabel dan karakteristik dari masing-masing wajib pajak terkait dengan fitur-fitur kepatuhan dia masa lalu. Dan juga ada feeding dari engine kami, Compliance Risk Management,” kata Bimo.

Selain pendekatan pengawasan, DJP juga mendorong penguatan kepatuhan perpajakan melalui persyaratan administrasi. Bimo mencontohkan, pemenuhan kewajiban perpajakan akan menjadi salah satu persyaratan bagi aparatur sipil negara untuk memperoleh promosi jabatan maupun kenaikan pangkat.

Namun, Bimo belum memberikan penjelasan secara spesifik mengenai kelayakan wajib pajak yang sengaja menghapus bukti potong untuk mengikuti program pengurangan sanksi administrasi (PSA). Ia juga belum merinci pola ketidakpatuhan lain yang akan menjadi sasaran intervensi DJP.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. DJP meminta wajib pajak memeriksa kembali data penghasilan dan bukti potong yang telah dilaporkan untuk memastikan kesesuaian isi SPT.

DJP mengimbau wajib pajak segera membetulkan SPT apabila menemukan penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga isi laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Email tersebut berisi imbauan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 untuk melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan,” tulis DJP dalam pengumuman resmi di situsnya, Rabu (11/11/2026).

DJP meminta wajib pajak memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan informasi perpajakan lainnya tercantum secara benar, lengkap, dan jelas dalam SPT Tahunan.

DJP juga mengingatkan, pengisian SPT yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan perpajakan.

"SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis DJP.

Selain itu, DJP meminta masyarakat mewaspadai email palsu yang mengatasnamakan otoritas pajak. Wajib pajak perlu memastikan alamat pengirim menggunakan domain resmi @pajak.go.idkarena email dari domain lain bukan merupakan komunikasi resmi DJP.

DJP menegaskan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya. DJP juga tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi, mengirimkan tautan di luar situs resmi, atau meminta password, kode OTP, maupun akses layar perangkat wajib pajak.

Wajib pajak yang membutuhkan konfirmasi dapat menghubungi account representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penyuluh pajak, atau petugas helpdesk KPP dan KP2KP. Masyarakat juga dapat menggunakan live chat di pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, akun X @kring_pajak, serta email informasi@pajak.go.id.