Laporan Liputan6.com dari Turki: Mengenal Zero Waste Foundation dan Misinya di COP31

Liputan6.com, Istanbul - Upaya Turki mengatasi persoalan sampah tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga dengan membangun gerakan masyarakat yang mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi.

Salah satu penggeraknya adalah Zero Waste Foundation, yayasan lingkungan yang didirikan pada 2023 di bawah naungan Ibu Negara Turki Emine Erdogan, istri Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Yayasan tersebut dibentuk untuk memperluas penerapan Zero Waste Project atau Proyek Nol Sampah sekaligus memastikan keberlanjutannya. Emine Erdogan sendiri menjabat sebagai presiden kehormatan yayasan tersebut.

Keberadaan Zero Waste Foundation tidak terlepas dari gerakan nol sampah yang dipelopori Emine Erdogan sejak 2017. Gerakan itu bertujuan mengurangi timbulan sampah, meningkatkan pemanfaatan kembali material, serta mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut, yayasan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, kerja sama kelembagaan, dan berbagai proyek lingkungan yang melibatkan masyarakat serta sektor industri.

Penasihat Zero Waste Foundation Chris Mensah menjelaskan bahwa konsep nol sampah tidak berarti manusia harus berhenti menghasilkan limbah. Menurut dia, hal terpenting adalah bagaimana masyarakat mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap aktivitas yang dilakukan.

"Ketika kita berbicara tentang nol sampah, bukan berarti kita tidak menghasilkan sampah. Ketika Anda makan pisang, Anda tidak memakan kulitnya. Namun, apa yang Anda lakukan dengan kulit pisang tersebut?" ujar Mensah dalam pertemuan dengan jurnalis asing peserta program 'Road to COP31: Sustainable Future International Media Program' di Istanbul, Rabu (14/10/2026).

Mensah, yang pernah menjabat sebagai pejabat hubungan antarpemerintah di UN-Habitat, mengatakan limbah organik seperti kulit pisang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Pemanfaatan tersebut berpotensi mengurangi emisi metana, salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Pendekatan ini merupakan bagian dari ekonomi sirkular, yakni sistem yang berupaya mempertahankan manfaat dan nilai suatu material melalui pengurangan limbah, penggunaan kembali, maupun pengolahan menjadi produk baru.

Prinsip tersebut juga dapat diterapkan dalam berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga industri pakaian.

"Jika Anda seorang arsitek, fisikawan, atau jurnalis, sebelum memulai pekerjaan, Anda harus memikirkan konsekuensi sampah yang dihasilkan. Bisakah Anda merancang sesuatu dengan limbah seminimal mungkin? Jika limbah tetap dihasilkan, bisakah limbah itu digunakan kembali?" tutur Mensah.

Dia mencontohkan persoalan pakaian bekas yang dikirim ke sejumlah negara berkembang, khususnya di Afrika. Pakaian yang tidak mudah terurai dapat menjadi sumber pencemaran tanah dan sungai apabila tidak dikelola dengan baik.

Karena itu, perubahan cara mengelola sampah dinilai perlu dimulai sejak tahap perencanaan dan produksi, bukan hanya ketika suatu barang sudah tidak digunakan.

Dalam menjalankan kegiatannya, Zero Waste Foundation menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Menurut Mensah, yayasan tersebut telah memiliki sekitar 500 kemitraan dengan berbagai organisasi dan institusi untuk memperluas penerapan prinsip nol sampah.

Gerakan nol sampah yang dipelopori Turki turut memperoleh pengakuan internasional melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 14 Desember 2022.

Resolusi yang diajukan Turki dan disponsori bersama oleh 105 negara lainnya itu menetapkan 30 Maret sebagai Hari Internasional Nol Sampah atau International Day of Zero Waste.

Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu agenda yang tengah dipersiapkan Zero Waste Foundation adalah mendorong isu pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026.

Upaya tersebut turut didukung oleh peran Presiden Zero Waste Foundation Samed Agirbas yang ditunjuk sebagai COP31 Climate High-Level Champion pada 24 Januari 2026.

Melalui jabatan tersebut, Agirbas bertugas mendorong keterlibatan berbagai pihak di luar pemerintah pusat, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, investor, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok pemuda dalam pelaksanaan aksi iklim.

Peran itu juga mencakup upaya menjembatani aspirasi berbagai kelompok tersebut dengan presidensi COP dan negara-negara peserta konferensi.

Menurut Mensah, keterlibatan berbagai pihak tersebut penting karena kesepakatan iklim yang dihasilkan melalui perundingan antarnegara pada akhirnya harus diterapkan melalui tindakan nyata di tingkat lokal.

Dalam COP31, Zero Waste Foundation akan berfokus pada sejumlah persoalan lingkungan, antara lain pengurangan limbah makanan, penurunan emisi metana, efisiensi sumber daya, ekonomi sirkular, pengelolaan perkotaan, industri, energi, dan pariwisata.

"Apa gunanya mengatakan bahwa kita sedang mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi kemudian masih memiliki 10.000 tempat pembuangan akhir atau 10.000 lokasi pembuangan sampah yang tidak terkendali? Karena itulah kami ingin nol sampah menjadi salah satu prioritas COP," tutur Mensah.

Angka 10.000 yang disebutkan Mensah merupakan ilustrasi, bukan data jumlah tempat pembuangan sampah di suatu wilayah.

Salah satu inisiatif yang didorong Zero Waste Foundation adalah Istanbul Zero Waste and Climate Change Platform, sebuah wadah kerja sama internasional yang bertujuan menyatukan berbagai program pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular dari berbagai negara.

Melalui platform yang diperkenalkan pada Juni 2026 itu, yayasan berupaya mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya untuk mengembangkan kerja sama, berbagi keahlian, serta memperluas penerapan solusi pengelolaan sampah.

Mensah berharap inisiatif tersebut memperoleh dukungan dalam COP31 di Antalya agar pelaksanaan berbagai program nol sampah dapat semakin terkoordinasi di tingkat global.

Meski demikian, dia menjelaskan bahwa isu nol sampah untuk sementara akan didorong melalui Global Climate Action Agenda atau Agenda Aksi Iklim Global, bukan menjadi pokok perundingan formal antarnegara.

Menurutnya, pendekatan itu dipilih agar pengembangan inisiatif baru tidak menghambat pelaksanaan kesepakatan iklim yang telah dicapai sebelumnya.

"Jika kita membawanya ke ruang negosiasi sekarang, menurut Anda apa yang akan terjadi? Kita sudah mengatakan bahwa COP ini berfokus pada implementasi. Jadi, kita tidak ingin memperkenalkan hal-hal baru yang justru menghambat kemajuan implementasi," kata Mensah menjawab pertanyaan media seusai pemaparan.

Mensah menekankan pula pentingnya regulasi pemerintah untuk mendorong pelaku industri mengurangi limbah dari kegiatan usahanya.

Dia menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan sejumlah perwakilan bank besar dan perusahaan sekitar dua pekan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, para pelaku usaha justru mengeluhkan kurangnya regulasi yang mengatur kegiatan mereka.

"Mereka mengatakan, 'Kami belum cukup diatur. Anda perlu membuat aturan yang lebih ketat bagi kami.' Saya terkejut," ungkap Mensah.

Menurut dia, regulasi diperlukan untuk menciptakan aturan main yang setara bagi seluruh pelaku industri. Selain itu, kerja sama antarperusahaan juga penting agar inovasi pengolahan limbah dapat dimanfaatkan secara lebih luas.