Arab Saudi, Pakistan, dan Turki Saling Jaga Lewat Pakta Pertahanan Makkah

Liputan6.com, Riyadh - Arab Saudi, Turki, dan Pakistan pada Jumat (8/8/2026) menandatangani pakta pertahanan yang menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Kesepakatan tersebut memperkuat kerja sama tiga kekuatan regional itu di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap situasi keamanan.

Associated Press melaporkan bahwa perjanjian ditandatangani di kota suci Makkah, Arab Saudi, oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Kesepakatan antara tiga negara berpenduduk mayoritas muslim suni itu mempertemukan Arab Saudi yang kaya minyak, Pakistan yang memiliki senjata nuklir, serta Turki yang mempunyai militer terbesar kedua di NATO dan industri pertahanan yang berkembang pesat.

Perjanjian tersebut diharapkan memperkuat kerja sama dan kemampuan ketiga negara untuk menangkal ancaman di tengah meningkatnya ketidakpastian di kawasan, termasuk ancaman yang muncul akibat perang di Iran.

"Perjanjian ini bertujuan memperkuat penangkalan kolektif terhadap setiap tindakan agresi dan menetapkan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap semuanya," demikian bunyi pernyataan ketiga negara.

"Perjanjian ini selanjutnya mengatur peningkatan seluruh aspek kerja sama pertahanan di antara ketiga negara."

Kesepakatan itu diberi nama "Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah" atau Mecca Joint Defense Agreement.

Arab Saudi, yang infrastruktur vital dan fasilitas minyaknya menjadi sasaran serangan dalam perang di Iran, tengah berupaya memperluas kemitraan pertahanannya.

Pada September, Pakistan dan Arab Saudi telah menandatangani pakta pertahanan bersama yang menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap keduanya.

Kesepakatan terbaru ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Turki dan Israel terkait Gaza serta sejumlah konflik lain di kawasan, termasuk perang di Iran dan Lebanon.

Perjanjian tersebut sekaligus menunjukkan perubahan besar dalam hubungan Arab Saudi dan Turki yang kini semakin mengarah pada kerja sama dan kemitraan. Padahal, hubungan kedua negara sempat sangat tegang beberapa tahun lalu, termasuk setelah jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi dibunuh di Istanbul.

Ebrahim Rezaei, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengkritik perjanjian tersebut melalui platform X. Ia menilai kesepakatan itu tidak akan menjamin keamanan Arab Saudi.

"Saudi harus tahu bahwa perjanjian di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan memberi mereka keamanan, sebagaimana bertahun-tahun 'diperah' oleh Amerika Serikat juga tidak memberi mereka keamanan. Ubah kebijakan kalian agar tidak perlu #MengemisKeamanan dari pihak lain," tulisnya.

Arab Saudi menegaskan bahwa kesepakatan tersebut bukan upaya membentuk poros militer dan tidak akan memengaruhi kemitraan yang selama ini telah dijalin kerajaan.

"Perjanjian ini tidak mencerminkan arah untuk membangun poros militer atau blok sektarian maupun keagamaan, dan tidak terkait dengan upaya nuklir ataupun perlombaan senjata, melainkan bertujuan membangun kemampuan mandiri yang berkelanjutan," demikian pernyataan Arab Saudi.

"Perjanjian ini tidak dibuat dengan mengorbankan hubungan strategis dan kuat Kerajaan di tingkat Teluk, Arab, maupun internasional."

Seorang pejabat pemerintah Turki menyebut kesepakatan itu sepenuhnya bersifat defensif. Menurut dia, ketiga negara hanya berkomitmen untuk saling membantu dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan masing-masing.

Pejabat yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang membahas masalah tersebut secara terbuka itu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak ditujukan terhadap pihak tertentu. Ia mengatakan negara-negara lain di kawasan juga terbuka untuk bergabung.

Menurut pejabat itu, perjanjian tersebut tidak membatalkan atau menggantikan kesepakatan bilateral maupun multilateral yang sudah dimiliki ketiga negara, baik di antara mereka maupun dengan negara dan organisasi lain.

"Selain komitmen untuk saling mendukung keamanan masing-masing, kesepakatan tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama industri pertahanan dan koordinasi militer," kata pejabat Turki lainnya.

Di Islamabad, analis pertahanan Abdullah Khan menilai perjanjian tersebut sebagai perkembangan alami sekaligus bentuk resmi dari hubungan strategis yang telah terjalin selama puluhan tahun antara Pakistan, Arab Saudi, dan Turki.

Menurut Khan, perubahan situasi keamanan regional serta perkembangan bentuk peperangan membuat kebutuhan akan kerja sama yang lebih erat semakin besar.

Khan mengatakan pakta tersebut “sepenuhnya bersifat defensif” dan tidak ditujukan terhadap negara mana pun. Menurut dia, penangkalan kolektif dimaksudkan untuk membuat tindakan agresi semakin mahal dan berisiko sehingga dapat mencegah terjadinya konflik.

Ia menilai ketiga negara memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Pakistan memiliki pengalaman militer dan kemampuan mengelola eskalasi, Arab Saudi mempunyai kekuatan ekonomi dan pengaruh regional, sedangkan Turki memiliki teknologi pertahanan maju serta industri pertahanan yang kuat.

Ozgur Unluhisarcikli, Direktur Kantor Ankara lembaga pemikir German Marshall Fund, mengatakan kesepakatan tersebut lahir dari kekhawatiran bersama ketiga negara terhadap perpecahan di kawasan, konflik sipil, dan keberadaan kelompok bersenjata nonnegara.

"Ini mencerminkan semakin kuatnya keinginan mereka untuk menciptakan stabilitas kawasan yang lebih besar," tutur Unluhisarcikli. "Mereka melihat perpecahan negara, konflik sipil, dan keberadaan aktor nonnegara sebagai sumber ketidakstabilan."

Menurut Unluhisarcikli, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda terhadap Iran dan Israel.

Pakistan secara geografis berada lebih jauh dari kedua negara tersebut. Sementara itu, Turki dan Arab Saudi sama-sama memandang Iran dan Israel sebagai faktor yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Namun, Ankara lebih mengkhawatirkan Israel, sedangkan Riyadh lebih mengkhawatirkan Iran.