Sekjen PBB Desak COP31 Hasilkan Langkah Nyata Tinggalkan Bahan Bakar Fosil

Liputan6.com, Ankara - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mendesak Turki dan Australia, dua negara yang memimpin penyelenggaraan konferensi iklim COP31, untuk segera mewujudkan transisi dari bahan bakar fosil melalui langkah-langkah nyata.

"Sudah terlalu lama transisi dari bahan bakar fosil dianggap sebagai hal tabu atau persoalan yang terlalu sulit untuk diatasi," kata Guterres dalam pernyataan tegasnya pada hari kedua COP31, Selasa (10/11/2026), seperti dilaporkan The Guardian.

"Sekarang, di COP31, kita harus beralih dari sekadar membicarakan transisi menuju langkah-langkah untuk merencanakannya, menyediakan pendanaan, dan mewujudkannya."

Desakan itu menjadi perhatian karena Turki dan Australia sama-sama merupakan eksportir bahan bakar fosil dalam jumlah besar. Pada Selasa pagi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan masih menonjolkan potensi ladang minyak negaranya, sehari sebelum dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak pada Rabu (11/11).

Guterres menegaskan bahwa COP31 harus menghasilkan langkah-langkah lanjutan yang jelas untuk menjalankan peta jalan transisi dari bahan bakar fosil. Peta jalan tersebut merupakan rancangan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi seperti minyak, gas, dan batu bara.

Dokumen itu disusun oleh Brasil, yang memimpin konferensi iklim COP30 pada 2025, dan dipaparkan kepada para delegasi COP31 pada Selasa.

Dalam pemaparan bersama perwakilan Brasil, Guterres mendapat dukungan kuat dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sekaligus mantan utusan khusus iklim John Kerry, pejabat tinggi PBB urusan perubahan iklim Simon Stiell, serta pendahulunya, diplomat Meksiko Patricia Espinosa.

Guterres, yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Sekjen PBB pada penghujung 2026, selama ini menjadikan krisis iklim sebagai salah satu agenda utamanya. Ia juga kerap menyampaikan peringatan keras untuk mendorong tindakan yang lebih serius dalam mengatasi persoalan tersebut.

Pernyataannya kali ini mendapat sambutan meriah. Para peserta memberikan tepuk tangan ketika Guterres meninggalkan panggung.

Brasil sebelumnya mengumumkan rencana penyusunan peta jalan tersebut pada penutupan COP30 tahun lalu. Saat memberikan gambaran awal mengenai dokumen itu pada pekan sebelum COP31, Brasil menyatakan bahwa penghentian penggunaan bahan bakar fosil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

Kerry menilai peta jalan tersebut hadir pada saat yang sangat menentukan. Namun, ia mengingatkan bahwa pembahasan saja tidak cukup untuk mengatasi krisis iklim.

"Pembicaraan saja tidak akan mengurangi emisi bahkan satu ton pun. Tindakan nyatalah yang bisa melakukannya," ujar Kerry.

Tekanan terhadap COP31 untuk menghasilkan kemajuan konkret semakin besar setelah serangkaian konferensi iklim dalam beberapa tahun terakhir menuai kritik karena dinilai tidak memberikan hasil yang memadai.

Diperlukan 28 kali penyelenggaraan konferensi iklim tahunan PBB sebelum perlunya transisi dari bahan bakar fosil akhirnya disebutkan untuk pertama kalinya dalam keputusan akhir COP28 di Dubai pada 2023.

Aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg, yang beberapa tahun lalu menginspirasi gelombang demonstrasi iklim di berbagai negara, turut menghadiri COP31. Ini merupakan kehadiran pertamanya dalam konferensi tersebut sejak 2021.

"Konferensi COP telah berubah menjadi ajang pencitraan ramah lingkungan. Itulah kenyataannya," ungkap Thunberg kepada wartawan.

Pernyataan keras Guterres dan pemaparan peta jalan tersebut berlangsung menjelang pertemuan puncak para pemimpin dunia yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai Rabu (11/11).

Lebih dari 90 pemimpin dunia diperkirakan hadir untuk menyampaikan pandangan dan mengikuti perundingan. Di antara mereka adalah Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang baru saja memenangkan pemilihan kembali.

Alden Meyer, peneliti senior di lembaga kajian iklim E3G yang telah lama mengikuti perundingan COP, menggambarkan pemaparan peta jalan tersebut sebagai bentuk dukungan bersama yang luar biasa dari sejumlah tokoh berpengaruh.

"Sekarang jelas ada harapan bahwa kepemimpinan COP31, yakni Australia dan Turki, akan melanjutkan upaya yang telah dimulai Brasil," tutur Meyer.

Meski demikian, ia memperkirakan peta jalan tersebut tidak akan memperoleh persetujuan melalui konsensus, yakni kesepakatan seluruh negara peserta, dalam COP31 kali ini.

"Butuh 28 kali pertemuan COP hanya untuk memasukkan perlunya transisi dari bahan bakar fosil ke dalam sebuah keputusan COP," ujarnya.

Menurut Meyer, situasi ini menjadi ujian bagi sistem kepemimpinan bersama Turki dan Australia. Kedua negara kini menghadapi tantangan untuk meneruskan inisiatif Brasil meskipun belum ada kesepakatan mengenai langkah-langkah pelaksanaannya.

"Inilah persoalan utama yang sekarang kita hadapi. Akan menarik untuk melihat bagaimana kepemimpinan gabungan ini meresponsnya. Tantangannya adalah bagaimana mereka melanjutkan upaya tersebut dan memastikan pembahasannya terus berjalan," katanya.

Sementara itu, juru bicara Menteri Perubahan Iklim Australia Chris Bowen menegaskan bahwa kerja sama internasional merupakan satu-satunya cara untuk menghadapi perubahan iklim dan berbagai krisis lain.

"Pesan kami sejak awal sudah jelas: kerja sama antarnegara bukan hanya cara terbaik, melainkan satu-satunya cara untuk mengatasi perubahan iklim dan berbagai krisis lain yang dihadapi negara-negara," kata juru bicara tersebut.

"Kita memiliki kesempatan untuk membuat negara-negara kita lebih sejahtera, sistem energi kita lebih aman, dan iklim lebih terjaga."

Pihak penyelenggara dari Turki juga telah dihubungi untuk dimintai tanggapan.

Pada hari kedua COP31, lebih dari 700 organisasi, mulai dari serikat pekerja hingga kelompok pembela hak penyandang disabilitas, turut mendesak para diplomat agar memprioritaskan transisi yang berkeadilan (just transition).

Prinsip tersebut menekankan pentingnya melindungi kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh peralihan menuju perekonomian berbasis energi bersih.

Organisasi-organisasi dari 88 negara mendesak pembentukan mekanisme yang dapat memastikan komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan.

Mekanisme yang dikenal sebagai Belem-Antalya Mechanism (BAM) itu diharapkan dapat mendukung perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penciptaan lapangan kerja yang layak, sekaligus menghormati hak-hak masyarakat adat.

Koordinator Asian Peoples' Movement on Debt and Development, Lidy Nacpil, mengatakan para pekerja dan masyarakat, khususnya di negara-negara Global South atau kelompok negara yang umumnya berada di kawasan berkembang, menyambut baik keputusan COP30 untuk mengembangkan BAM.

"Para pekerja dan masyarakat, terutama di Global South, menyambut dan merayakan keputusan COP30 untuk mengembangkan mekanisme transisi berkeadilan, atau BAM, yang menjanjikan dukungan dan tindakan nyata bagi pelaksanaan transisi berkeadilan di lapangan," kata Nacpil.

Namun, ia menilai pemerintah negara-negara Global North, yang umumnya mencakup negara-negara maju, justru berupaya membatasi peran mekanisme tersebut dalam pertemuan persiapan menjelang COP31.

"Dalam pertemuan menjelang COP, pemerintah negara-negara Global North sekali lagi menunjukkan tekad mereka untuk meredam harapan tersebut dengan membatasi apa yang dapat dilakukan mekanisme itu dan menunda proses penerapannya," ujarnya.

Sementara perundingan berlangsung pada Selasa, persoalan transportasi juga menjadi tantangan bagi para peserta konferensi.

Dengan sekitar 100.000 orang menghadiri COP31, banyak delegasi terjebak kemacetan selama berjam-jam. Layanan trem dipadati peserta, sementara perjalanan menggunakan sejumlah bus bahkan memakan waktu lebih dari tiga jam.