Aset Industri Asuransi Sentuh Rp 1.197 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja industri perasuransian tetap stabil dan terjaga hingga Mei 2026. Aset industri asuransi mencapai Rp 1.197,04 triliun, tumbuh 2,87% secara tahunan atau year on year (yoy), mencerminkan ketahanan industri di tengah dinamika perekonomian dan perkembangan kebutuhan pelindungan masyarakat.

Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh industri asuransi komersial yang mencatat total aset sebesar Rp 977,81 triliun atau tumbuh 4,05% yoy. Dari sisi pendapatan premi, akumulasi premi asuransi komersial hingga Mei 2026 mencapai Rp 139,54 triliun atau tumbuh 0,67% yoy.

Pertumbuhan premi tersebut didukung oleh kinerja asuransi jiwa yang meningkat 5,87% yoy dengan nilai premi mencapai Rp 76,79 triliun. Sementara itu, premi asuransi umum dan reasuransi tercatat sebesar Rp 62,76 triliun atau mengalami kontraksi 5,03% yoy.

OJK juga mencatat permodalan industri asuransi masih berada pada level yang kuat. Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa secara agregat mencapai 481,20%, sedangkan RBC industri asuransi umum dan reasuransi mencapai 319,12%. Capaian tersebut berada jauh di atas ambang batas minimum (threshold) yang ditetapkan sebesar 120%.

Pada segmen asuransi nonkomersial, yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp 219,23 triliun atau mengalami kontraksi 2,07% yoy.

Untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, OJK terus menjalankan berbagai kebijakan strategis.

Salah satunya melalui penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, transparansi, dan pelindungan konsumen.

OJK juga telah membentuk Task Force Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Task force ini melibatkan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit, serta asosiasi perusahaan asuransi untuk memperkuat koordinasi dan keberlanjutan ekosistem asuransi kesehatan nasional.

Selain itu, OJK telah membentuk Komite Pengarah dan Tim Pelaksana Persiapan Implementasi New Risk Based Capital (RBC). Langkah ini menjadi bagian dari penguatan standar permodalan berbasis risiko agar industri semakin sehat, prudent, dan mampu menghadapi berbagai potensi risiko ke depan.

Reformasi sektor asuransi Indonesia juga memperoleh apresiasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Apresiasi tersebut mencakup implementasi Program Penjaminan Polis (PPP), adopsi PSAK 117/IFRS 17, pengembangan New RBC, serta penguatan pengawasan sektor jasa keuangan.

Hal ini disampaikan dalam Fact-Finding Mission sektor asuransi dan dana pensiun pada Juni 2026 sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

Dalam pemantauan kewajiban peningkatan ekuitas tahap I tahun 2026, OJK mencatat hingga Mei 2026 sebanyak 118 dari 145 perusahaan asuransi dan reasuransi atau 81,38% telah memenuhi persyaratan jumlah minimum ekuitas sesuai ketentuan tahun 2026.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan pelindungan konsumen, OJK terus mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan.

Hingga 29 Juni 2026, OJK melakukan pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi, pendalaman lanjutan terhadap 15 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin, serta membatalkan tiga Surat Tanda Terdaftar (STTD) Agen Asuransi terkait dugaan tindak pidana menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha dari OJK.

Melalui penguatan regulasi, pengawasan berbasis risiko, peningkatan permodalan, serta penegakan ketentuan secara konsisten, OJK berkomitmen menjaga industri asuransi tetap sehat, berintegritas, dan mampu memberikan pelindungan optimal bagi masyarakat.