Proyek Pencegahan Banjir di Tuban Digarap Bukan Ahlinya, Ujung-ujungnya Anggaran Dikorupsi

Liputan6.com, Jakarta Proyek pencegahan banjir di Kabupaten Tuban dikorupsi. Tiga pelaku diringkus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban. Kasus ini terungkap ketika proyek bernilai ratusan juta rupiah ini dikerjakan bukan oleh ahlinya.

Kejari Tuban membongkar kasus korupsi proyek biopori senilai Rp908.870.600 ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) kabupaten setempat.

Para tersangka ini berinisial WS, YA dan HG yang merupakan warga Kabupaten Tuban. Kemudian ketiga pria itu dengan mengenakan rompi orenge bertuliskan 'Tahanan Kejaksaan' langsung dikeler ke tahanan Lapas Tuban.

"Tersangka telah ditahan," ungkap Kepala Kejari Tuban Imam Sutopo, Kamis (24/7).

Praktik kasus dugaan korupsi itu bermula ketika tersangka YA 'pinjam bendera' milik WS Direktur CV Ulung beralamat Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Tuban, untuk mengondisikan tender proyek biopori pada tahun 2021 silam.

Alhasil, lelang tersebut dimenangkan CV Ulung dengan penawaran harga senilai Rp908.870.600 dari pagu anggaran Rp984.000.000. Kedua tersangka itu tidak melaksanakan pekerjaan proyek, dan diduga menerima keuntungan sendiri setelah melakukan pengondisian.

"Di sini terlihat adanya pengondisian dalam pelaksanaan proyek," Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tuban, Yogi Natanael Cristianto.

Pekerjaan proyek biopori ini diserahkan kepada tersangka HG yang secara kualifikasi dia tidak memenuhi persyaratan. "HG yang tidak memiliki kapabilitas justru ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan," tambah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tuban, Yogi Natanael Cristianto.

Menurutnya, proyek biopori ini seharusnya dikerjakan sebanyak 16.400 titik tersebar di desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tuban. Namun, sama tersangka hanya dikerjakan 9.121 titik biopori.

Lalu tersangka membuat laporan fiktif dengan dalih pelaksanaan proyek untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kesuburan tanah telah selesai. Akibatnya, negara mengalami kerugian ratusan juta dari proyek gagal tersebut.

"Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp344.428.045," pungkasnya.