Kemenhut Perluas Perdagangan Karbon Dukung Ekonomi Hijau

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperluas jangkauan perdagangan karbon bagi masyarakat. Kini, aktivitas tersebut tidak hanya terbatas di kawasan konsesi, melainkan sudah merambah ke sektor perhutanan sosial.

"Perdagangan karbon kini tidak hanya dapat dilakukan di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau konsekuensi, tetapi juga mulai di terapakan di kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Way Kambas, serta dalam skema perhutanan sosial," ujar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antono, melansir Antara, Selasa (7/7/2026).

"Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambung dia dalam peresmian sentra karbon kehutanan Indonesia di Jakarta.

Dia menyampaikan, perluasan perdagangan karbon tersebut menjadi bagian dari langkah nyata demi mewujudkan ekosistem perdagangan karbon yang inklusif sekaligus berkelanjutan.

Raja Juli mengatakan, sebagai tonggak penting, Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) akan diluncurkan pada 9 Juli 2026 mendatang.

Kehadiran sistem ini merupakan hasil dari kolaborasi dan kerja keras lintas sektor, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kementerian terkait di bidang lingkungan hidup.

"Sistem yang baik bukan hanya dirancang, tetapi juga hrus dapat dioperasikan. Oleh karena itu hari ini diluncurkan persetujuan Menteri Kehutanan mengenai penerbitan unit karbon melalui skema non-sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca bagi proyek-proyek yang telah siap untuk diregistrasi dan diperdagangkan, sehingga perdagangan karbon dapat lagsung berjalan secara nyara," papar Raja Juli.

Menhut Raja Juli meluncurkan tiga proyek PBPH dan satu proyek Perhutanan Sosial sebagai simbol bahwa pengembangan perdagangan karbon tidak hanya berpihak kepada pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

"Kementerian Kehutanan juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh generasi muda yang mendukung pengembangan perdagangan karbon. Hari ini menjadi momentum penting karena proyek-proyek perdagangan karbon telah siap dijalankan," tutur dia.

Selain itu, Raja Juli juga turut meresmikan Indonesia Forest Carbon Hub (Sentra Karbon Kehutanan Indonesia) sebagai pusat pengembangan ekosistem perdagangan karbon nasional.

"Indonesia Forest Carbon Hub diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perdagangan karbon yang kredibel. Sistem perdagangan karbon yang berintegritas hanya dapat terwujud melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan," terang dia.

Menhut Raja Juli juga mengemukakan dari sisi permintaan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan International Emissions Trading Association (IETA), organisasi yang beranggotakan puluhan perusahaan besar dunia, yang diharapkan dapat mendukung Indonesia menjadi pusat (hub) perdagangan karbon global.