Usai B50, Prabowo Perintahkan Bahlil Produksi E50

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta mulai disiapkan pengembangan program E50 sebagai langkah untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dari dalam negeri.

Ini setelah pemerintah dinilai berhasil menerapkan program B50 yang disebut membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar jenis CN48.

Kebutuhan energi nasional dikatakan terus menjadi perhatian pemerintah, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi ketahanan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku mendapatkan arahan untuk mempelajari keberhasilan program B50 dan menerapkan langkah serupa dalam penyusunan program E50.

"Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50. Dan Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50," ujar Bahlil melansir laman kementerian ESDM.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan BBM dari dalam negeri. Saat ini, konsumsi solar nasional disebut mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan konsumsi bensin berada pada kisaran 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.

Selain penyusunan program E50, pemerintah juga mendorong peningkatan ketersediaan BBM melalui eksplorasi pada cekungan dan blok-blok minyak baru serta optimalisasi produksi dari sumur-sumur tua dengan dukungan teknologi.

"Sumur-sumur tua yang kita miliki akan kita intervensi dengan teknologi selain itu Presiden juga meminta untuk dikelola secara profesional dan tidak boleh ada pelanggaran atau dijual di tempat produksi dari sumur-sumur tua kita yang berjumlah 45.000 sumur tersebut," lanjutnya.

Optimalisasi produksi dari sumur tua menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menekankan aspek pengelolaan profesional terhadap sumber daya yang tersedia.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyampaikan rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. Lembaga tersebut nantinya akan berada dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.

"Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan lintas sektor menjadi penghambat peningkatan lifting kita," tegas Bahlil.

Penguatan kebijakan energi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sistem energi nasional yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Melalui penyusunan program E50, eksplorasi sumber minyak baru, serta optimalisasi sumur tua, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional