25 Merek Beras Fortifikasi Ditarik, Mendag Pastikan Stok di Ritel Aman

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan ketersediaan beras di pasar ritel tetap aman meski pemerintah tengah menarik 25 merek beras fortifikasi dari peredaran.

Penarikan dilakukan setelah hasil pengujian pemerintah menunjukkan puluhan merek tersebut tidak memenuhi standar kandungan gizi seperti yang tercantum pada label kemasan.

Budi menegaskan kondisi tersebut tidak akan mengganggu pasokan beras untuk masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan tambahan pasokan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Enggak (masalah), (stok) aman, aman,” kata Budi dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2026).

Menurut Budi, tambahan pasokan tersebut berasal dari Perum Bulog. Sebelumnya, pemerintah telah membahas tambahan satu juta ton beras SPHP dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Bulog kan sudah menyampaikan untuk memasok satu juta ton SPHP berupa beras kita, waktu itu rapat di Kemenko Pangan. Jadi saya kira enggak ada masalah,” ujar dia.

Pemerintah juga memastikan distribusi beras tetap berjalan. Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian agar pasokan tetap tersedia di pasar.

Budi menjelaskan beras SPHP dari Bulog akan disalurkan melalui dua jalur utama, yakni pasar modern dan pasar rakyat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras di tengah proses penarikan produk beras fortifikasi bermasalah.

“Ya salah satunya dari Bulog, distribusinya kita jaga. Nanti kita koordinasi terus dengan Bapanas dan juga dari Kementan,” ucapnya.

Kepastian pasokan tersebut disampaikan setelah Bapanas menyatakan 25 merek beras fortifikasi yang dinilai tidak memenuhi standar telah menghentikan produksi. Produk yang sudah beredar juga tengah ditarik dari pasar.

Hingga pekan pertama September 2026, sebanyak 12 merek telah menarik stoknya, sedangkan merek lainnya masih menjalani proses penarikan.

Bapanas juga mencatat 11 pelaku usaha yang memegang 25 izin edar beras fortifikasi tersebut telah menerima surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi dengan Bapanas.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengungkapkan hasil pengujian terhadap 27 merek beras yang mengklaim sebagai beras fortifikasi. Dari jumlah tersebut, 25 merek dinyatakan tidak memenuhi standar kandungan gizi sesuai label.

Pengujian terhadap sampel beras fortifikasi dilakukan pemerintah melalui empat laboratorium. Atas temuan tersebut, izin edar 25 merek yang tidak memenuhi persyaratan akan dicabut dan produknya ditarik dari peredaran sesuai ketentuan.

Selain sanksi administratif, dugaan unsur pidana dalam kasus tersebut juga tengah didalami aparat penegak hukum.

Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri dan Satgas Pangan Polri. Proses hukum akan dilakukan apabila hasil pendalaman dan pengujian ilmiah menemukan adanya peristiwa pidana.

Budi menyatakan Kementerian Perdagangan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita hormati proses hukum yang berjalan,” tutur Budi.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat pasokan beras melalui tambahan alokasi satu juta ton beras SPHP. Tambahan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 7 September 2026 untuk memperkuat pasokan beras medium sekaligus menjaga stabilitas harga.

Bapanas mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog mencapai sekitar 4,6 juta ton per 16 September 2026. Sementara realisasi penyaluran SPHP sejak Maret hingga pertengahan September 2026 telah mencapai sekitar 794 ribu ton.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai proses penarikan beras fortifikasi bermasalah dapat berjalan tanpa mengganggu ketersediaan beras bagi masyarakat.