Suahasil Telaah Perombakan Ratusan Pejabat Pajak dan Bea Cukai Era Purbaya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara mengenai permintaan pembatalan perombakan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perombakan sekitar 350 pegawai tersebut sebelumnya dilakukan saat masa jabatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Suahasil mengaku akan menelaah dan mendiskusikan usulan pembatalan tersebut, termasuk menilik kembali seluruh proses yang telah berjalan sebelum terjadinya perombakan besar-besaran.

“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Suahasil menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu laporan resmi dari para pejabat eselon I Kementerian Keuangan mengenai perombakan tersebut. Diketahui, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya mengungkap ada “nama ajaib” yang masuk dalam jajaran pejabat baru.

“Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya, dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.

“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi dan koordinasi. Jadi ini yang sedang kita pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi di Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” sambungnya.

Suahasil enggan mengambil kesimpulan terlalu dini mengenai peluang dibatalkannya perombakan ratusan pegawai di Ditjen Pajak dan Bea Cukai tersebut.

“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi secara keseluruhan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah “nama ajaib” dalam daftar perombakan pejabat pajak pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bimo menyebut nama-nama tersebut tidak mengikuti proses assessment dan talent management yang menjadi mekanisme resmi dalam pengelolaan pejabat di DJP.

Bimo menjelaskan, DJP sebelumnya mengusulkan rotasi pejabat sesuai prosedur organisasi. Namun, Bimo bersama pejabat terkait meminta proses pengangkatan terhadap sejumlah nama tersebut ditunda atau dibatalkan karena tidak melalui tahapan yang sama dengan kandidat lainnya.

“Cuma memang ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Nah, itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” ujar Bimo di Kantor Pusat DJP Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Bimo menegaskan proses tersebut perlu dijaga agar seluruh pejabat mengikuti mekanisme yang setara. Menurutnya, pengangkatan tanpa proses assessment dan talent management dapat memberikan sinyal yang tidak baik bagi pegawai yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.

“Karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan yang lain yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, dan talent management,” kata Bimo.

Bimo menambahkan, Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan talent management serta agenda reformasi organisasi di Kementerian Keuangan. Prinsip tersebut menjadi acuan utama dalam melanjutkan proses rotasi pejabat di lingkungan DJP.

Oleh karena itu, Bimo memastikan pejabat yang tidak memenuhi persyaratan akan dibatalkan pengangkatannya, sementara pejabat lain yang memenuhi ketentuan tetap menjalankan posisi yang telah ditetapkan.

“Yang tidak memenuhi syarat tadi dibatalkan, yang lain-lain tetap. Jadi kembali ke posisi awalnya,” pungkas Bimo.