Pengusaha Harap Suahasil Nazara Tak Menambah Beban Pajak Baru

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak menambah beban pajak baru bagi pengusaha. Tambahan beban pajak dikhawatirkan mengganggu momentum pertumbuhan dunia usaha.

Sekretaris Jenderal Hipmi, Anthony Leong mengamini perlu penambahan pendapatan negara dari pajak. Namun, dia mengusulkan caranya melalui perluasan basis pajak.

"Soal harapan dunia usaha, khususnya pajak, HIPMI berharap pemerintah mengedepankan perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, bukan menambah beban kepada pelaku usaha yang selama ini sudah patuh," kata Anthony kepada Liputan6.com, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, meningkatkan penerimaan negara perlu mempertimbangkan mometum pertumbuhan dunia usaha. Dia berharap pengusaha diajak untuk membahas rencana kebijakan yang berkaitan ke dunia usaha.

"Jangan sampai ketika pengusaha sedang ingin melakukan ekspansi, menambah investasi dan merekrut tenaga kerja, justru muncul beban fiskal baru yang membuat mereka menahan ekspansi," ucapnya.

"Kami berharap Pak Suahasil dapat membangun komunikasi yang intensif dengan dunia usaha seperti Hipmi sebelum mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap aktivitas bisnis," imbuh Anthony.

Menjaga Keseimbangan

Anthony berharap, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperhatikan peran pajak dan basis penerimaannya. Termasuk kontribusi pengusaha terhadap pendapatan negara.

"Bagi Hipmi, pajak yang sehat adalah pajak yang tumbuh seiring dengan tumbuhnya ekonomi dan dunia usaha. Kalau perusahaan berkembang, investasi bertambah, transaksi meningkat dan semakin banyak pengusaha naik kelas, basis penerimaan negara juga akan semakin kuat," tuturnya.

"Jadi kami berharap Menkeu baru dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kesehatan fiskal, dan ruang bagi dunia usaha untuk terus tumbuh serta menciptakan lapangan kerja," dia menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga keuangan negara setelah resmi dipercaya memimpin Kementerian Keuangan.

Suahasil mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar dirinya melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Dalam menjalankan amanah tersebut, Suahasil menempatkan pengelolaan keuangan negara sebagai salah satu fokus utama. Ia memastikan APBN harus tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, [dan] bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar dia dalam konferensi pers seusai pelantikan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Suahasil, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan penerimaan dan belanja negara. Anggaran negara juga memiliki peran dalam menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Karena itu, pengelolaan APBN akan diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia.

Suahasil menjelaskan, manfaat APBN bagi perekonomian tercermin melalui berbagai aktivitas ekonomi. Beberapa di antaranya adalah konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, hingga kegiatan ekspor.

Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, APBN diharapkan tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga terus memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.