Bahlil Sebut Kasus Fahd Arafiq Musibah bagi Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kadernya, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahlil mengatakan penetapan tersangka Fahd Arafiq merupakan musibah bagi Partai Golkar. Menurut dia, partainya merasa terpukul dengan adanya kasus tersebut.

"Jadi gini yang pertama kalau teman-teman menganggap tentang Golkar, ada kadernya, kami menganggap ini sebuah musibah. Dan kami merasa terpukul, tapi kita Golkar akan menatap ke depan. Ini adalah semua musibah yang sudah barang tentu tidak semua orang menginginkannya," jelas Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dia menuturkan Partai Golkar memiliki banyak kader sehingga tak bisa dikontrol satu per satu. Kendati begitu, Bahlil menyampaikan Partai Golkar menatap ke depan dan menghormati proses hukum yang berlaku.

"Kami selalu menatap ke depan sebagai partai yang pengalaman, sebagai partai yang banyak kadernya. Memang kita juga tidak bisa mengontrol satu dengan satu tapi yang terpenting adalah kita menghargai proses hukum yang berlaku," jelas dia.

"Kita menjunjung tinggi dan biarkanlah semua proses hukum itu kita hargai dengan baik," sambung Bahlil.

Saat ditanya soal keanggotaan Fahd Arafiq di Golkar, Bahlil enggan menjawabnya.

"Ya gitu ya," ucap Bahlil.

Sebelumnya, nama Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq kembali muncul dalam perkara korupsi. Politikus Partai Golkar itu kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon serta penerimaan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ini bukan kali pertama Fahd berurusan dengan lembaga antirasuah. Sebelumnya, Fahd telah dua kali tersandung kasus korupsi dan menjalani hukuman pidana, masing-masing terkait suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada 2011 serta korupsi pengadaan Alqur'an dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kementerian Agama pada 2017.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut perkara terbaru membuat catatan hukum Fahd menjadi yang ketiga.

"Jadi untuk saudara F, memang sudah betul tadi disampaikan sudah tiga kali," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9/2026).

Dengan tiga perkara tersebut, Taufik menyebut Fahd masuk kategori residivis. Status itu menjadi pertimbangan dalam proses pemidanaan apabila perkara berlanjut hingga tahap penuntutan.

"Jadi dalam konsep pidana ini istilahnya sudah residivis begitu ya. Tentunya sudah betul tadi ada pemberatan," tambahnya.