BBM Langka di Makassar Teratasi, Bahlil Ungkap Penyebab Antrean Mengular

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, kini telah teratasi.

Bahlil mengatakan kondisi pasokan BBM di Makassar sudah kembali terjaga. Persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai dan sudah selesai dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2026).

Secara nasional, Bahlil memastikan stok BBM masih berada dalam kondisi aman. Pemerintah menetapkan standar minimum kebutuhan BBM nasional pada kisaran 18-20 hari.

Menurut Bahlil, salah satu pemicu antrean BBM di Makassar adalah pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Perubahan pola konsumsi tersebut terjadi ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan hingga menembus US$ 100 per barel.

"Kita tahu bahwa harga dunia sekarang kan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai 100 lebih, 100 dolar (AS) lebih per barel. Jadi pasti berdampak pada harga nasional, di mana harga subsidi kita tidak kita naikkan," terangnya.

Kondisi itu membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi. Pergeseran tersebut kemudian meningkatkan tekanan terhadap pasokan BBM subsidi di sejumlah titik.

Selain pergeseran konsumsi, Bahlil mengungkap adanya temuan kepolisian terkait dugaan penggunaan BBM subsidi secara berlebihan. Kondisi tersebut disebut turut memperpanjang antrean di sejumlah titik di Makassar.

Menurut Bahlil, terdapat kendaraan yang telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki sangat besar. Bahkan, kapasitasnya disebut bisa mencapai 700 liter hingga 1 ton untuk menampung BBM.

Praktik tersebut menjadi perhatian pemerintah karena BBM subsidi ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Penggunaan secara berlebihan oleh pihak yang tidak berhak berpotensi menambah tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi.

Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar persoalan tersebut segera ditertibkan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memastikan kebijakan BBM dapat diterapkan di lapangan.

"Arahannya harus segera kita tertibkan. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina," kata Bahlil.

Pemerintah kini berupaya menjaga agar distribusi BBM tetap berjalan dan persoalan antrean tidak kembali meluas.

Bahlil juga mengingatkan masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu agar tidak menggunakan BBM subsidi. Menurut dia, subsidi pemerintah diberikan untuk membantu kelompok masyarakat yang memang berhak menerima.

Imbauan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan terhadap konsumsi BBM subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah sendiri masih mempertahankan harga BBM subsidi meski harga minyak global telah berada di atas US$ 100 per barel.

"Saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah, subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," pungkas Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah memastikan ketersediaan BBM secara nasional masih dalam kondisi aman dengan standar minimum kebutuhan sekitar 18-20 hari. Pemerintah bersama Pertamina juga diminta terus memantau distribusi BBM di lapangan.

Kasus antrean di Makassar menjadi perhatian karena memperlihatkan tekanan yang dapat muncul ketika harga minyak dunia meningkat, sementara harga BBM subsidi tetap dipertahankan. Pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan sesuai sasaran sekaligus mencegah penggunaan BBM subsidi secara berlebihan