Menkop Imbau Koperasi Desa Prioritaskan Produk UMKM Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menuturkan, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah menyentuh sekitar 23.000 koperasi yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan di Indonesia. Seiring hal itu, Ferry juga mengingatkan agar KDMP mengutamakan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal di daerah masing-masing.

Mengutip Antara, Jumat, (18/9/2026), Ferry optimistis pembangunan fisik koperasi, termasuk gudang dan berbagai kelengkapannya, dapat diselesaikan sesuai target yang diarahkan Presiden.

"InsyaAllah tahun ini kita bisa menyelesaikan pembangunan bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya sebanyak 30 ribu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ujar dia pada Borobudur Indonesia Expo 2026, di Alun-Alun Kota Magelang.

Ferry menuturkan, program tersebut kini mulai memasuki tahap operasional. Hal itu menyusul ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola dan Operasional KDKMP.

Selain pembangunan fisik, para manajer koperasi yang telah direkrut juga telah mendapatkan pelatihan dan dipersiapkan untuk ditempatkan di masing-masing KDKMP.

Saat ini, proses verifikasi dan validasi masih terus dilakukan, termasuk persiapan serah terima bangunan fisik, gudang, serta berbagai perlengkapan kepada desa untuk kemudian menjadi aset milik desa.

"Tahap operasional ini menjadi tahap yang penting supaya semuanya berjalan lancar dan KDKMP bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota koperasi maupun masyarakat," kata dia.

Salah satu fungsi utama KDKMP, menurut dia, adalah menjadi saluran distribusi berbagai barang subsidi kepada masyarakat.

Ia menuturkan, kebijakan tersebut merupakan salah satu keputusan penting karena untuk pertama kalinya berbagai komoditas subsidi dapat disalurkan secara langsung melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Barang-barang tersebut, antara lain beras dan minyak goreng dari Bulog, LPG 3 kilogram dari PT Pertamina Patra Niaga, pupuk dari PT Pupuk Indonesia, serta beras SPHP.

Dengan mekanisme tersebut, ia menuturkan, masyarakat yang berhak diharapkan dapat memperoleh barang bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memangkas mata rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang.