Solusi Alternatif Program MBG yang Disiapkan PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan konsep alternatif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengusung prinsip ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal.

Usai menghadiri konsolidasi DPD PDIP Lampung, Jumat (30/10/2026) malam, Hasto menekankan agar program gizi tersebut tidak dijalankan secara kaku dan sentralistik dari pusat.

Ia mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga pelaku UMKM dan pedagang kecil di tingkat akar rumput guna menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Jadi bukan sebagai satu program yang didesain secara sentralistik, tapi dengan melihat keunikan daerah, melibatkan dengan kepala daerah, dan juga menggunakan warung-warung rakyat," kata Hasto.

Menurut dia, gagasan alternatif tersebut bersumber dari penyerapan aspirasi kader di tingkat bawah. Karena itu, menurut Hasto, partai berlambang banteng moncong putih tersebut dituntut untuk tidak sekadar mengkritisi, melainkan menyodorkan solusi konkret di tengah masyarakat.

"Dengan hasil survei yang mengekspresikan ketidakpuasan atas berbagai kebijakan, PDI Perjuangan dengan memperkuat akar rumput itu juga dapat memberikan jawaban-jawaban," tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membangun kolaborasi lintas kementerian untuk mencegah monopoli harga bahan pangan melalui marketplace khusus program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono menyebut marketplace tersebut akan diberi nama Loka MBG dan dikembangkan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SipLah) yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Nah, kami ingin membangun marketplace MBG, maka kami namakan Loka MBG,” kata Sudaryono dalam paparannya di Usmar Ismail Hall, Kamis (29/10/2026).

Sudaryono menjelaskan, SipLah merupakan sistem informasi pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pendidikan di Kemendikdasmen, seperti alat tulis kantor dan berbagai perlengkapan sekolah.

Sudaryono mengatakan, pihak yang dapat bergabung dalam marketplace Loka MBG akan dibatasi. Platform tersebut ditujukan bagi asosiasi dan koperasi peternak serta petani agar mereka dapat menjual hasil produksinya secara langsung dengan harga acuan pemerintah.

“Siapa yang masuk ke dalam marketplace ini adalah asosiasi dan koperasi peternak dan petaninya, jadi asosiasinya langsung dijual dengan harga acuan pemerintah,” jelas Sudaryono.

Menurut Sudaryono, mekanisme tersebut diharapkan dapat mencegah praktik monopoli bahan baku. Dengan demikian, kebutuhan MBG dapat dipenuhi melalui harga yang mengacu pada ketentuan pemerintah.

“Sehingga kita MBG ini menjadi emerging market yang kemudian bisa mendistorsi inflasi, harga dan pasokan pangan di rakyat, sehingga kita betul-betul bisa melindungi konsumen dan kita ikut berperan untuk kemudian mendukung produsen peternak dan petani kita, sehingga barang-barang yang dihasilkan itu dibeli dengan harga yang wajar,” terang Sudaryono.