DPR Restui Anggaran OJK di 2022 Sebesar Rp 6,325 Triliun

20151104-OJK — Tulisan OJK terpampang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat pagu anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 2022 di angka Rp 6,325 triliun. DPR meminta anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk menyukseskan sejumlah program yang telah disusun.

"Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Pengeluaran Operasional Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 sebesar Rp 6.325.731.998.930,00," tulis rancangan kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan, anggaran OJK untuk tahun depan ini sebagian besar untuk kegiatan administratif dengan nilai Rp 5,26 triliun. Kemudian disusul untuk kegiatan operasional dengan nominal Rp 521,8 miliar

"Kemudian, pengadaan aset senilai Rp 543,53 miliar. Terakhir, kegiatan pendukung lainnya sebesar Rp 80,94 juta," tambahnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tidak terlalu khawatir terjadinya kenaikan kredit bermasalah (Nett Performing Loan/NPL) pada perbankan nasional. Adapun kredit macet bank pada kuartal I 2016 meningkat 0,1 persen menjadi 2,8 persen dibandingkan pe...

2 dari 2 halaman

Cliff Effect

Ilustrasi OJK (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Komisi XI DPR berharap, penggunaan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menyukseskan sejumlah program yang telah disusun OJK. Antara lain mengantisipasi dampak risiko cliff effect dari normalisasi kebijakan dan potensi risiko perkembangan Covid-19.

Selanjutnya, mendorong percepatan transformasi ekonomi digital, meningkatkan program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen. Lalu, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan maupun jasa keuangan syariah, hingga melakukan reformasi pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
anggaran
Otoritas Jasa Keuangan