OJK Siapkan Rancangan Aturan Demutualisasi BEI, Ini Poin-Poinnya

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Demutualisasi bursa telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Saat ini RPOJK Demutualisasi menunggu proses penyelesaian harmonisasi hingga kemudian ditetapkan oleh Ketua OJK.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi dalam Jawaban Tertulis RDKB Agustus 2026 seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2026).

"POJK saat ini telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan menunggu proses penyelesaian harmonisasi dari Kementerian Hukum untuk selanjutnya dapat ditetapkan oleh Ketua OJK dan dilakukan pengundangan,” tutur Hasan.

Selain itu, OJK mengungkapkan RPOJK demutualisasi ini mengatur sejumlah hal. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melangsungkan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) usai memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

RPOJK juga mengatur BEI dapat membagikan dividen kepada pemegang saham dengan memperhatikan pembentukan dan pemupukan dana cadangan operasional dan pengembangan bursa efek.

Hasan menuturkan, RPOJK Demutualisasi juga mengatur definisi hukum mengenai Demutualisasi Bursa Efek, serta tujuan Demutualisasi untuk memperkuat tata kelola, kepercayaan investor, dan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder).

RPOJK mengatur, klasifikasi saham Bursa Efek berupa setiap satu saham memberikan satu hak suara, serta OJK berwenang untuk melakukan pembatalan otomatis hak pemegang saham apabila pihak tersebut dinyatakan pailit atau dijatuhi sanksi hukum berat.

Selain itu, RPOJK mengatur, kepemilikan saham Bursa Efek oleh pemegang saham dipisahkan dari keanggotaan Bursa Efek, dengan Bursa Efek dilarang memberikan Hak Akses Perdagangan kepada Pihak selain Anggota Bursa, termasuk Anggota Bursa Efek dilarang untuk memberikan Hak Akses Perdagangan kepada Pihak lain.

Selanjutnya, RPOJK mengatur dalam pelaksanaan Demutualisasi, Bursa Efek dapat menerbitkan saham baru dan/atau melakukan penjualan atas saham yang telah dibeli kembali.

RPOJK mengatur batasan maksimum kepemilikan saham Bursa Efek, yaitu baik secara langsung ataupun tidak langsung sebesar 5%.

Adapun, pihak yang akan memiliki saham melebihi batasan 5% wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK dengan mengajukan permohonan persetujuan disertai dokumen terkait.

“Pihak yang memiliki saham Bursa Efek lebih dari 5% harus memberikan nilai tambah kepada pengembangan Bursa Efek,” kata Hasan.

Tidak hanya itu, RPOJK Demutualisasi mengatur kewajiban Bursa Efek untuk menetapkan anggota direksi yang membawahkan fungsi pengaturan yang dipisahkan dari anggota direksi yang membawahkan fungsi bisnis dan Anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan.

Kemudian, bursa efek wajib menerapkan infrastruktur teknologi dan kebijakan operasional terkait penyekatan informasi untuk membatasi aliran data dari unit kerja pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pemantauan kepatuhan Anggota Bursa Efek kepada unit kerja bisnis.

Selanjutnya, bursa efek wajib membentuk dana cadangan dan melakukan penyisihan secara tahunan untuk pengelolaan dana cadangan dengan besaran yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Rencana penyisihan dana cadangan tahunan dan penggunaan dana cadangan oleh Bursa Efek disampaikan kepada OJK dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bursa Efek,” ujar Hasan.