Penjelasan Emiten SMRA Setelah Presiden Direktur Terjaring OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) usai Presiden Direktur Perseroan Adrianto Pitojo Adhi termasuk dari 17 orang yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 14 September 2026.

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada Kamis, (17/9/2026), manajemen SMRA menyebutkan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut karena menghargai proses pemeriksaan yang sedang berlangsung di KPK. Akan tetapi, perseroan menghargai semua pihak untuk menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam keterbukaan informasi kepada BEI yang disampaikan, Rabu, 16 September 2026, Perseroan juga menjelaskan berdasarkan hasil keterangan resmi KPK yang disampaikan saat konferensi pers pada Selasa, 15 September 2026 terdapat pihak yang diperiksa atau diminta keterangan antara lain Adrianto Pitojo Adi sebagai presiden direktur dan Lydia Tjio sebagai direktur.

Manajemen SMRA juga mengatakan, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sedang diurus merupakan milik entitas anak perseroan dan sedang dalam proses pemecahan, dan sampat saat ini belum ada perubahan status hukum dikarenakan proses pengurusan tersebut masih berjalan. "Sampai dengan saat ini permintaan keterangan awal dari KPK masih berlangsung,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

Perseroan juga menyampaikan sampai saat ini belum ada dampak atas pemberitaan dan atau proses pemeriksaan tersebut terhadap perseroan, termasuk terhadap status Hak Guna Bangunan (HGB), aset, proyek, kegiatan operasional, maupun kondisi keuangan perseroan.

"Perseroan senantiasa menjalankan kegiatan usaha dengan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut perseroan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di KPK dan bertindak kooperatif dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlakum,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

Mengutip Kanal News Liputan6.com, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi termasuk dalam 17 orang yang diamankan KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

"Benar, yang bersangkutan merupakan salah satu pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut," kata Budi saat dikonfirmasi, Selasa, 15 September 2026.

"Saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Merah Putih," ia menambahkan.

Sebelumnya, Budi mengungkapkan perkara yang tengah ditangani KPK berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Salah satu pihak yang disebut terlibat dalam proses tersebut adalah Summarecon.

"(Pengurusan HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, ini pihaknya yaitu Summarecon," ungkap Budi, Senin malam.

Namun, saat ditanya mengenai pihak dari Summarecon yang turut diamankan dalam OTT, Budi belum mengungkapkannya.

"Untuk detailnya, nanti kami sampaikan ya, pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini," ujar dia.

Gerak Saham

Berdasarkan data RTI, pada penutupan perdagangan saham Rabu, 16 September 2026, harga saham SMRA stagnan di Rp 288 per saham. Harga saham SMRA dibuka turun empat poin ke Rp 284 per saham. Saham SMRA berada di level tertinggi Rp 304 dan terendah Rp 284 per saham. Total frekuensi perdagangan saham 7.523 kali dengan volume perdagangan saham 1.120.183 saham. Nilai transaksi harian saham Rp 32,9 miliar.