Mandatori Bioetanol E20 dalam 2 Tahun, Lahan Dua Juta Ha Disiapkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menargetkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dicampur 20 persen bioetanol atau E20 dalam dua tahun ke depan. Lahan seluas 2 juta hektare (ha) akan disiapkan untuk produksi bioetanol.

Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman diminta menyiapkan lahan produksi bioetanolnya.

"Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, kita membahas agar dua tahun mendatang kita sudah bisa produksi paling kurang E20. Oleh karena itu tadi Mentan diminta menyiapkan rencana termasuk lahan dan seterusnya," ungkap Zulkifli dikutip Kamis (17/9/2026).

Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) nantinya menyiapkan industrinya. Lahan seluas 2 juta hektare itu akan tersebar di berbagai wilayah, termasuk Sumatra dan Papua.

"Setelah kita kaji dan seterusnya, dimungkinkan ya, dalam dua tahun mendatang kita sudah bisa, crude oil kita sudah bisa dicampur dengan E20 itu dalam dua tahun," ucapnya.

"Memang yang menjadi titik bottleneck adalah lahan. Tapi setelah dibahas tadi, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatra, ada dari Jawa, dan ada dari Papua, kita bisa dapatkan 2 juta. Kalau kita dapatkan 2 juta itu ya insyaallah nanti yang E20 ini bisa kita penuhi dalam dua tahun mendatang," tambah Zulkifli.

Sebagai informasi, saat ini sudah ada BBM yang dicampur 5 persen bioetanol atau E5, yakni Pertamax Green 95. Sementara itu, mandatori E10 rencananya akan dimulai pada 2027, tahun depan.

Zulkifli mengatakan, pada jangka panjang pemerintah akan menerapkan campuran 50 persen bioetanol ke BBM atau E50. Namun, ambisi tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Mengacu pada penyiapan lahan tadi, Zulkifli menerangkan semua produksi bioetanol akan dilakukan di dalam negeri dan tidak mengambil impor dari negara lain.

"Iya, E20 dalam negeri semuanya. Bertahap kita akan menuju E50 seperti B50, tapi yang pertama ini E20, jangka panjang akan menuju E50," kata dia.

"Untuk tahap pertama tadi itu 2 juta, bottleneck-nya lahan, ya. Tapi setelah dipetakan, ditugaskan kepada BUMN dan Pak Mentan tadi dipetakan, kemungkinan kita akan dapat 2 juta itu," sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia terus mematangkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM, khususnya jenis bensin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran campuran etanol 10 persen pada BBM (E10) mulai beroperasi pada 2027 sebagai langkah awal menuju E20.

Kajian mendalam mengenai kebijakan mandatori etanol ini sejatinya telah digulirkan sejak 2025. Saat ini, studi tersebut sudah memasuki tahap akhir dan siap dijadikan fondasi untuk menyusun peta jalan (roadmap) implementasi E20 secara bertahap hingga kurun waktu 2028–2029.

"Proposal untuk etanol mandatori ini sudah kita lakukan sejak 2025 dan kajian kita sudah hampir selesai. E20 itu dalam perencanaan yang kita akan tetapkan nanti sampai dengan 2028–2029," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (21/7/2026).

Meski berambisi memotong volume impor bensin, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan ini justru memicu masalah baru berupa lonjakan impor etanol. Oleh sebab itu, penguatan industri hulu dan jaminan pasokan bahan baku lokal menjadi prioritas utama sebelum mandatori diberlakukan sepenuhnya.

"Kita tidak pengin begitu kita terapkan E20 tapi etanolnya kita impor. Maka sekarang kita mempersiapkan industrinya dulu," jelas Bahlil.