Sardjito Dilantik, OJK Genjot Bursa Mineral Jadi Price Maker Komoditas Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dapat resmi beroperasi pada 1 Januari 2027. Target ini ditetapkan usai Sardjito resmi dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS pada Rabu (9/9/2026).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki), menyampaikan bahwa pelantikan Sardjito menjadi tonggak penting bagi pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK dalam mengawasi BMKS.

“Kami berharap nanti di 1 Januari 2027, ini sudah bisa berjalan sesuai dengan mandat tersebut,” kata Kiki dalam konferensi pers di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Kiki menjelaskan bahwa OJK saat ini sedang menyusun dua Rancangan Peraturan OJK (RPOJK). Pertama, aturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, dan kedua, aturan terkait tata kelola serta pengaturan BMKS. OJK juga akan melakukan uji publik atas rancangan tersebut sebelum mengajukan persetujuan kepada DPR RI sesuai ketentuan undang-undang.

Guna mendukung operasional bursa, OJK telah menyiapkan struktur organisasi BMKS dengan mengisi sejumlah posisi kunci, mulai dari deputi komisioner, kepala departemen, hingga beberapa direktur. OJK pun telah mengalokasikan anggaran serta mengerahkan sumber daya manusia dari berbagai satuan kerja untuk memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan.

Menurut Kiki, Sardjito memiliki rekam jejak yang sangat relevan karena berpengalaman panjang di sektor jasa keuangan dan OJK, khususnya dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal, perlindungan konsumen, hingga aspek market conduct.

Sementara itu, Sardjito menegaskan bahwa kehadiran BMKS harus mampu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menentukan harga mineral dan komoditas strategis, yang selama ini masih banyak mengekor pada acuan pasar luar negeri.

“Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price-taker, tapi bisa menjadi price-influencer dan bursa kita menjadi referensi, hingga pada akhirnya kita harus sanggup dan mampu menjadi price-maker,” ujar Sardjito.

Ia menambahkan, BMKS diarahkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sardjito pun mengajak masyarakat dan media untuk terus mengawal pembentukan BMKS lewat masukan serta kritik yang konstruktif.